DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap di Skema Impor Beras Horeka

Ia menegaskan bahwa program impor ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan beras konsumsi umum yang dapat mengganggu pasar dalam negeri.

“Impor beras untuk segmen horeka memang memiliki pasar khusus. Tetapi kami ingatkan, jangan sampai ada ‘penumpang gelap’ yang memanfaatkan skema impor ini untuk menyusupkan beras konsumsi masyarakat umum. Hal itu jelas merugikan petani dan mengacaukan tata niaga beras nasional,” ujar Jaelani di Komplek DPR RI, Senayan, Kamis, 11 September 2025.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa jalur distribusi beras impor ini betul-betul terkendali dan tidak bocor ke pasaran umum. Pengawasan mulai dari perizinan, volume, hingga distribusi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

“Kalau memang untuk kebutuhan horeka, silakan. Tapi jangan sampai ada penyelundupan berkedok impor beras premium, lalu dijual bebas di pasaran. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Jaelani juga mengingatkan agar pemerintah tetap berpihak pada kepentingan petani lokal. Ketahanan pangan nasional, katanya, tidak boleh dikompromikan oleh praktik impor yang tidak tepat sasaran.

“Prioritas kita tetap meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan, dan menyejahterakan petani. Impor hanya sebatas kebutuhan khusus yang memang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri,” demikian Jaelani.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan isu impor beras yang beredar perlu diluruskan, karena beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran-restoran tertentu.

Ia mencontohkan restoran Jepang menggunakan beras asal Jepang dengan karakteristik butiran kecil, sementara restoran Arab dan India membutuhkan beras basmati yang memang tidak dapat digantikan dengan beras lokal Indonesia.