Dalam gugatannya, kedua perusahaan menuding Biden menggunakan pengaruh politik untuk menghentikan kesepakatan senilai 14,9 miliar Dolar AS tersebut dengan alasan keamanan nasional.
Nippon Steel menilai tindakan ini melanggar hukum dan meminta pengadilan membatalkan keputusan Presiden serta menginstruksikan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) untuk meninjau ulang keputusan tersebut.
CFIUS adalah panel antarlembaga di AS yang meninjau investasi asing untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Nippon Steel berpendapat bahwa proses peninjauan yang dilakukan CFIUS melanggar hak konstitusional atas proses hukum yang wajar, seperti meminta tanggapan dalam waktu yang terlalu singkat dan tidak memberikan diskusi substantif atau masukan tertulis.
Nippon Steel menuduh Biden menggunakan isu keamanan nasional untuk kepentingan politik dalam pemilu 2024 dengan tujuan mendapat dukungan dari serikat pekerja baja AS, United Steelworkers (USW).
Selain menggugat pemerintah AS, Nippon Steel dan U.S. Steel juga mengajukan gugatan perdata terhadap Cleveland-Cliffs, perusahaan baja terbesar kedua di AS, beserta CEO-nya Lourenco Goncalves dan Presiden USW David McCall.
Tuduhan meliputi praktik monopoli dan anti persaingan serta pemerasan dan penyebaran kebohongan publik sebagai upaya untuk menghalangi akuisisi Nippon Steel dengan kampanye ilegal untuk mengontrol pasar baja domestik.
Pemerintah Jepang ikut bereaksi atas keputusan Biden.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyatakan bahwa keputusan ini memicu kekhawatiran di kalangan industri Jepang tentang masa depan investasi dengan AS.
Menteri Ekonomi Yoji Muto menyebut keputusan tersebut "disesalkan dan sulit dipahami" serta mendesak AS untuk meredakan kekhawatiran tersebut demi menjaga hubungan ekonomi bilateral yang kuat.
Kasus ini mau tidak mau telah menciptakan ketegangan diplomatik antara AS dan Jepang, mengingat pentingnya hubungan ekonomi kedua negara.
Nippon Steel, perusahaan baja terkemuka Jepang, bersama dengan US Steel, mengajukan gugatan hukum terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pejabat senior lainnya setelah Biden memblokir proses akuisisi. 
BERITA TERKAIT: