Tiga arah kebijakan itu adalah sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita menyampaikan, program Ditjen IKMA Kemenperin akan berfokus pada pengembangan sektor industri yang terdapat pada Prioritas Nasional 2, Prioritas Nasional 3, dan Prioritas Nasional 5 RKP 2025, yaitu membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestic.
"Hal ini dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian nasional," kata Reni, dikutip Sabtu (1/6).
Dalam mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, diperlukan langkah konkret dalam peningkatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB). Upaya ini akan diarahkan untuk mendorong penumbuhan WUB dan pengembangan wirausaha pemula melalui fasilitasi perizinan, mesin peralatan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh pelaku industri kecil.
Selain penumbuhan dan pengembangan WUB, Ditjen IKMA juga fokus pada penguatan nilai tambah dan daya saing IKM melalui skema akselerasi pengembangan wirausaha industri kecil yang sudah mapan.
"Upaya ini dengan memberikan fasilitasi pendampingan manajemen usaha, dukungan fasilitasi teknologi dan temu bisnis, restrukturisasi mesin peralatan, pengembangan sentra IKM, penguatan akses bahan baku, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, peningkatan akses pasar dan promosi, serta digitalisasi dan penerapan industri 4.0," papar Reni.
Pendampingan IKM juga perlu difokuskan pada transformasi ekonomi digital yang di dalamnya termasuk pemanfaatan aset digital, e-commerce maupun teknologi untuk mendukung proses bisnis IKM mulai dari proses untuk memperoleh bahan baku, produksi hingga pemasaran.
"Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program peningkatan daya saing IKM di masing-masing daerah melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025 yang difokuskan pada tiga hal, yakni Penumbuhan Wirausaha Baru, Pendataan SIINAS, serta pembinaan IKM dan Sentra IKM melalui One Village One Product (OVOP)," ujar Reni.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Implementasi Asta Cita dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, akan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan Prioritas Pembangunan. 
BERITA TERKAIT: