Baru-baru ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan adanya tindakan monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan awal terhadap kasus tersebut.
"KPPU membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persoalan ini lebih lanjut, di mana hasilnya akan diungkap paling lambat dalam 14 hari ke depan," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Kamis (5/10).
Dari hasil penyelidikan awal, kata Gopprera, KPPU menemukan bahwa AFPI telah menetapkan pengaturan suku bunga flat 0,8 persen per hari yang juga diikuti oleh 89 anggotanya.
Menurut Gopprera, aturan AFPI kepada para anggotanya itu berpotensi melanggar undang undang.
"KPPU menilai bahwa penentuan suku bunga pinjaman online oleh AFPI ini berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," ujarnya.
AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Fintech Pendanaan Online (pinjol) di Indonesia.
Organisasi ini ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Bisnis pinjaman online belakangan menjadi sorotan karena bunga yang ditetapkan kerap melanggar aturan dan merugikan pihak peminjam. 
BERITA TERKAIT: