Bukan tanpa alasan, menurutnya, dalam naskah visi misi saat uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test) di Komisi XI DPR, Dadang lebih banyak mengkritisi DJP.
"Saya lihat naskah bapak, terkesan bapak dendam sama Dirjen pajak. Karena 80 persen naskah bapak ngubek-ngubek soal pajak terus," kata Hendrawan di Jakarta, Selasa (4/4).
Karenanya, dia meminta Dadang yang merupakan pejabat di DJP memberikan pandangan terkait dua institusi yakni Direktorat Jenderal Pajak dan BPK RI.
"Ini seperti dua sisi mata uang. Bagaimana Persepsi bapak atas instansi pajak dan persepsi terhadap instansi BPK," pinta Hendrawan.
Saat menyampaikan visi misinya, Dadang mengatakan, jika Negara ini ingin bermartabat, maka harus memiliki ketahanan fiskal.
"Itu bisa dilakukan dengan penerimaan pajak. Harus dikawal seperti apa belanja pembangunan dicapai," ujar Dadang.
Hendrawan juga menyorot soal Dadang yang dalam penyampaian visi misinya memakai data yang sudah lama, yakni data dari tahun 2013.
"Saya ingin menyampaikan koreksi. Ini 2017, Pak Dadang masih pakai data 2013. Semestinya pakai data terakhir lah, jangan yang sudah lama," kata Hendrawan.
[sam]
BERITA TERKAIT: