Impor Pangan Bisa Rugikan Petani

Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengatakan, dengan data yang akurat, maka impor pangan akan sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Sehingga, petani pun tidak dirugikan.

"Kalau datanya salah, kebi­jakannya juga menjadi salah," kata Hermanto, kemarin.

Dia mendukung, rencana Ke­menterian Perdagangan (Ke­mendag) melakukan deregulasi di bidang ekspor dan impor. Na­mun, penghapusan kewajiban verifikasi surveyor untuk ko­moditas beras, baja, dan migas perlu kehati-hatian.

"Jangan sampai deregulasi itu diartikan sebagai kebijakan yang membuka kebebasan atau mempermudah kegiatan impor," kata Hermanto.

Menurut dia, penghapusan verifikasi survei data impor pangan bisa mengakibatkan ketidaksesuaian data dan tidak adanya jaminan terhadap kuali­tas barang yang diimpor. De­regulasi ini dikhawatirkan hanya untuk memudahkan impor.

"Tentu ada kerugian untuk petani. Kalau banyak produksi, tidak perlu impor, dan memper­mudah impor," urainya.

Dengan masuknya pangan impor, seperti beras Vietnam yang harganya jauh lebih murah, secara langsung akan mematikan penjualan beras lokal. Menurut dia, boleh saja dibuat kemuda­han impor, tapi pelaksanaannya harus betul-betul pada saat stok beras menipis. Jadi tidak meng­ganggu harga petani.

"Kalau baru panen itu diterapkan, harga bisa anjlok, petani kita rugi," ujarnya.

Mengenai optimisme pemerintah yang tidak akan melaku­kan impor beras sepanjang 2017, dia tidak yakin. Menurutnya, kita masih akan impor minimal kurang lebih sama yang diimpor tahun ini. Karena itu, survei tetap dibutuhkan, hanya sifatnya sampling saja, tidak wajib.

"Jadi kalau ada yang mau curang pasti mikir, nanti diran­dom kena sidak," katanya.

Kendati begitu, dia menegas­kan, tidak mengharamkan impor. Tapi, prinsipnya harus menguta­makan produksi sendiri. Deregu­lasi harus mampu menjangkau kepentingan publik lebih luas.

"Makanya perencanaan im­por harus bagus. Simpan dulu di gudang Bulog. Nanti dilem­parkan ke pasar pada saat panen kita belum datang-datang," tukasnya.

Dewan Penasehat Perhimpu­nan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Viva Yoga Mauladi mengatakan, lembaga survei masih diperlukan untuk mem­bantu memonitor dan men­gontrol impor beras. Apalagi, kebutuhan beras tiap tahun pasti akan meningkat.

Ia menunjukkan, pertumbuhan penduduk yang mengalami kenai­kan hingga 13 juta penduduk per lima tahunnya otomatis mengakibatkan tambahan kebutuhan pangan sekitar 109 kilogram per orang setiap tahunnya.

Atas dasar itu, dia mengim­bau, pemerintah agar bisa men­jaga pasokan pangan dengan harga terjangkau. Menurutnya, ada pihak yang ingin memon­opoli harga beberapa komoditas kebutuhan pokok.

"Karena jika tidak survei, yang ada hanya dominasi kaum pemilik modal yang kemudian mengendalikan pasokan dan harga. Jadi harus dikontrol lewat survei," tukasnya. ***