Dipantau KPK, Anggaran Kemendikbud Rp 62,1 T Diblokir Menteri Keuangan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dikabarkan tengah me­ngawasi ketat semua proyek di lingkungan Ke­men­dikbud, ter­utama di tingkat Ins­pektorat Jenderal (Irjen) dan Se­kretariat Jenderal (Setjen).

Pengamat pendidikan dari Uni­versitas Negeri Jakarta (UNJ) Suryadi menilai, pem­blokiran ini menunjukkan, bah­wa Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Menkdikbud) Mu­ha­mmad Nuh tidak serius mem­buat prog­ram pendidikan, karena se­ring terjadi perubahan dan itu rawan terjadi pe­nyim­pangan. Ia juga mendukung KPK meng­awa­si semua proyek di Ke­mendikbud.

“Kalau Kemenkeu mem­per­ta­nyakan pengajuan anggaran ini, sampai akhirnya dibintangi, ber­arti ada apa-apa. Indikasinya, bisa kearah sana (berpeluang dise­lewengkan) akibat kontrol yang kurang dari Kemendikbud,” kata Suryadi saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia juga menjelaskan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialo­ka­sikan untuk Kemen­dik­bud, jum­lahnya lebih dari Rp 230 triliun memang tidak 100 persen di­pe­gang Kemendikbud. Tapi, ang­garan itu tersebar di beberapa ke­menterian lain, dan hanya 60 per­sen di Kemendikbud.

“Masyarakat bisa menilai, ka­lau sembilan anggaran pro­gram kerja ditolak Kemenkeu, bisa dipastikan Kemendikbud yang bermasalah,” tegasnya.

Menurutnya, yang tahu persis kenapa sembilan dari 10 ang­garan program kerja yang di­ajukan Kemendikbud masih di­bintangi adalah Kemenkeu.

“KPK mesti mengawasi pro­yek di Kemendikbud dan pem­blo­kiran ini bisa dijadikan pintu awal membongkar mafia proyek di ke­menterian tersebut,” tegasnya.

Ketua Komis X DPR bidang Pendidikan Agus Hermanto me­nerangkan, alasan Kemenkeu memblokir serta membintangi 9 dari 10 anggaran program kerja Kemendikbud, karena adanya pe­rubahan postur dari yang di­se­tujui saat pembahasan di Ba­dan Anggaran (Banggar) dan sidang paripurna DPR.

“Ini hanya masalah besaran angka saja. Karena besaran angka belum sesuai, jadi dibintangi. Ang­ka induk sama, tapi satuan kerjanya berbeda,” kata Agus.

Dilanjutkan Agus, saat ini, Kemendikbud, Kemenkeu ber­sama Komisi X DPR terus mela­kukan koordinasi dan melakukan pembicaraan. “Yang dibintang tak hanya Kemendikbud, kemen­terian lain juga banyak. Peme­rintah termasuk Presiden SBY sudah mendorong supaya angga­ran cepat direalisasikan, karena anggaran ini sangat dibutuhkan setiap kementerian,” tegasnya.

Anggota Komisi X DPR Zul­fadhli mengaku, tak heran ang­garan Kemendikbud banyak yang dibintangi atau dipe­r­ta­nyakan. Apalagi, banyak pos ang­garan yang buat tanpa me­libatkan DPR.

“Banyak pos anggaran yang menjadi tarik ulur. Seperti ang­garan kurikulum.

Ditambah, ada­nya dugaan penyimpangan ang­garan dana abadi,” tuding Zulfadhli.

Menanggapi itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, ter­jadinya pemblokiran oleh Ke­menkeu, hanya masalah waktu dan komunikasi. Karena, me­nu­rutnya, total pos anggaran sebe­sar Rp 73,1 triliun tetap sama, namun ada beberapa pos yang memang mengalami perubahan.

“Jumlahnya tetap segitu, cuma ada beberapa yang berubah. Se­perti dana Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam Keppres sebesar Rp 30 triliun, di DPR malah Rp 39,5 trilun. Begitu ju­ga dana pendidikan dasar di Kep­pres Rp 18 triliun, tapi di DPR turun menjadi Rp 11 trili­un,” terang Haryono saat dikon­tak Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia pun menampik, gara-gara pemblokiran anggaran tersebut, kementeriannya dinilai lalai dan bermain-main dengan anggaran.

“Nggak ada sama sekali po­tensi penyelewengan anggaran yang dibuat. Ini murni hanya ka­rena waktu. Pada 6 November dana yang diajukan sudah harus di­minta, jadi pakai yang ada saja. Makanya, waktu di DPR ber­ubah lagi,” jelas Haryono.

Bermasalah

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menjelas­kan, Kementeriannya akan meng­kaji kembali postur anggaran Ke­mendikbud dan bakal ditin­dak­lanjuti dalam pembahasan de­ngan Komisi X DPR nanti.

Menurut Agus, total anggaran Kemendikbud sebesar Rp 73,1 triliun masih perlu dibahas kem­bali secara menyeluruh, lantaran ada 9 program kerja yang belum jelas peruntukan karena sering berubah-ubah.

“Ini sudah dibicarakan dalam Sidang Kabinet. Presiden me­ne­gaskan kita harus tertib dalam me­ngelola anggaran. Tujuan­nya, supaya ke depan lebih baik. Jadi selain belanja pegawai dan be­lanja operasional langsung, kami tahan dulu,” kata Agus.

Namun, calon Gu­bernur Bank Indonesia (BI) ini pun menolak menyebutkan, bah­wa anggaran Kemendikbud  ber­masalah. Na­mun, ia meng­isya­ratkan, banyak­nya persoalan dalam penyusun­an anggaran Kemendikbud.

Di antaranya, program-prog­ram yang sebelumnya masuk pro­gram prioritas, kemudian ber­ubah se­hingga tidak masuk prioritas.

Menteri Agus pun meme­rin­tahkan Dirjen Anggaran Ke­men­keu untuk membahas hal ini de­ngan Kemendikbud, sehingga 9 program kerja ini bisa segera di­realisasikan. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google