Kuasai Blok Mahakam Tidak Seperti Bermain Pabrik Tahu

Kepala SKK Migas Rudi Ru­biandini mengaku sudah me­nyam­paikan saran kepada Men­teri ESDM Jero Wacik terkait akan habisnya kontrak Blok Ma­hakam.

“Kami sudah sampaikan sesuai fakta dan data,” kata Rudi di aca­ra penandatanganan kerja sa­ma Trustee and Paying Agent Agree­ment Blok Mahakam antara BNI dengan Pertamina, Total E&P Indonesie dan Inpex di kan­tor SKK Migas, kemarin.

Menurut Rudi, sebaiknya da­lam pengelolaan Blok Ma­ha­kam oleh Pertamina dilakukan se­cara bertahap dari yang kecil dulu ba­ru menjadi besar. Masalah ini harus dilihat secara bijak dan ti­dak bisa Pertamina langsung ambil sepe­nuhnya.

“Ada portofolio yang harus di­per­hitungkan Pertamina, yaitu da­na. Karena di sana tidak ber­main seperti pabrik tahu. Se­ka­rang dikeluarkan, besok pasti da­pat uang,” ujarnya.

Rudi mengatakan, sangat be­ri­siko jika semua dana Pertamina di­masukkan ke Blok Mahakam ka­rena akan berdampak pada bisnis yang lain. Karena itu, sebaiknya dalam pengelolaan Blok Maha­kam bekerja sama dengan Total.

“Pelan-pelan 1-5 tahun bareng. Setelah itu dilepas, seperti belajar nye­tir saja,” ujarnya seraya menga­takan, setiap tahunnya Blok Ma­hakam menghasilkan Rp 25 triliun.

Rudi memaparkan, memang secara sumber daya manusia (SDM) Pertamina siap untuk me­ngelola blok itu. Apalagi, saat ini 98 persen pekerja di Blok Ma­ha­kam adalah orang Indonesia. Tek­nologi juga bisa dibeli. Hanya sa­ja semua tergantung peme­rin­tah berapa persen Pertamina da­pat jatah mengelola blok tersebut.
 
Di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina Karen Agus­tiawan mengaku, pihaknya se­dang melakukan negosiasi de­ngan pemerintah terkait penge­lolaan Blok Mahakam sesuai dengan kemampuan perusahaan minyak pelat merah tersebut.

“Seperti yang disampaikan Ke­pala SKK Migas, ini (penge­lolaan Blok Mahakam) seperti makan bubur ayam. Kita coba dulu, berapa yang kita mampu,” katanya.

Karen mengklaim, jika Perta­mina sudah mampu mengelola nanti, pemerintah dengan sendi­rinya akan memberikan 100 per­sen pengelolaan tersebut. Se­suai dengan portofolio Perta­mina, pi­haknya tak hanya akan me­ngem­bangkan blok migas dalam ne­geri, tapi juga luar negeri.

Vice President Corporate Com­munication PT Pertamina Ali Mundakir menambahkan, pihak­nya tetap meminta pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya dise­rahkan kepada Pertamina. “Se­karang kan ada dua pilihan, apa­kah diperpanjang atau diambil pemerintah kemudian diserahkan kepada PT Pertamina,” katanya.

Pas­ca ber­akhirnya kontrak Total, pihaknya berharap, pe­me­rintah me­ngambil alih blok mi­gas yang ada di Kalimantan itu ke­mu­dian diserahkan kepada Per­tamina.

Head Department Media Rela­tion Total E&P Indonesie Kris­tanto Hartadi mengatakan, pihak­nya siap bekerja sama dengan siapa saja dalam pengelolaan Blok Mahakam. Apalagi, sejak 2008 pihaknya sudah menga­ju­kan perpanjangan kontrak pe­ngelolaan blok migas tersebut kepada pemerintah. “Sekarang tinggal menunggu keputusan da­ri pemerintah,” jelas Hartadi.

Wacik Diminta Tidak Main-main

Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Ru­bian­dini diminta lengser karena di­anggap melakukan kebohongan publik dengan membela kepen­tingan asing dan menganggap Pertamina tidak mampu me­nge­lola Blok Mahakam.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies  (Iress) Mar­wan Batubara mengatakan, pe­me­­rintah harus segera me­mu­tus­kan penge­lolaan Blok Ma­ha­kam.
 
“Perta­mina harus jadi penge­lo­lanya,” kata Marwan saat mela­kukan aksi damai menuntut ke­daulatan migas di depan Ge­dung Kementerian ESDM, kemarin.

Ia mengungkapkan, meskipun nanti Pertamina mengundang operator lain termasuk Total E&P Indonesie dan Inpex untuk mela­kukan pengelolaan bersama itu ti­dak masalah asalkan peru­sahaan asing itu bayar.

“Bayarnya di dunia migas itu normal, untuk 30 persen penge­lolaan mereka harus bayar 350 juta hingga 1 miliar dolar AS. Bu­kan angka yang kecil,” tuturnya.
Marwan menganggap jika blok itu diserahkan kepada asing, apa­lagi menjadi operator, maka ke­rugian negara bisa pu­luhan bah­kan ratusan triliun do­lar AS hing­ga blok itu habis.

Dia juga meminta pemerintah transparan tentang potensi ca­dangan yang ada. Sebab, makin besar cadangan maka makin be­sar biaya akuisisi. Kalau hal itu tidak diumumkan, makin besar pula potensi korupsi.

Ketua Aliansi Masyarakat Ka­limantan Timur (Kaltim) Wah­diyat menambahkan, masyarakat Kaltim dengan tegas menolak per­panjangan kontrak antara pe­merintah dengan perusahaan asing. Karena di daerah penge­lolaan Blok Mahakam yang dila­kukan oleh Total E&P Indonesie dan Inpex itu, rata-rata rakyatnya berada di garis kemiskinan.

“Kaltim ingin dilibatkan dalam pengelolaannya. Apabila Jero dan Rudi main-main dan tetap mem­per­panjang pengelolaan Blok Mahakam kepada asing, maka rakyat Kaltim akan menduduki blok produksi itu secara sparatis. Kami akan tahan semua pro­duksi,” ancamnya. [Harian Rakyat Merdeka]
 

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google