Tim KPPU Periksa 26 Importir Daging Sapi

Tim KPPU telah memanggil PT Indoguna Utama, Jumat (22/2).  Perusahaan ini merupakan im­portir daging yang diduga mela­kukan suap kepada petinggi PKS Luthfi Hasan Ishak.  

Menurut hu­mas KPPU Ahmad Junaidi, pe­meriksaan dilakukan hanya se­batas klarifikasi data yang sudah dimiliki KPPU. “Kita sudah ada data, kita klarifikasi data, berapa kuota dan kepada siapa menjual,” kata Junaidi.

Selain PT Indoguna, KPPU da­juga akan me­manggil distributor daging PT Sukanda Djaya ming­gu depan. Tak hanya importir, KPPU juga akan memanggil be­berapa pihak terkait seperti Ke­menterian Per­dagangan dan Pertanian untuk mengkroscek dan melengkapi data yang dibu­tuhkan.

Komisioner KPPU Tresna Pri­yana Soemardi menjelaskan, total jumlah perusahaan importir da­ging yang akan dipanggil se­kitar 26 perusahaan. “Ada pe­ru­sahaan besar dan ada yang ke­cil, semua kita periksa,” katanya.

Tresna menuturkan, sebelum me­lakukan pemanggilan, tim su­dah melakukan penyelidikan ke lapangan, ke rumah pemo­tongan hewan (RPH), peternak sapi dan pedagang di pasar. Tim mengum­pulkan data kuantitatif seperti mulai mengecek harga di peter­nak sampai ke pasar dan men­data kesiapan pasokan.

Sejauh ini, Tresna belum berani menyimpulkan apakah terjadi prak­­­tik kartel atau tidak. “Data-da­ta yang diperoleh belum secara sah dan meyakinkan. Kita tunggu saja nanti hasilnya,” imbuhnya.

Tresna menerangkan, kerja tim sudah diatur dalam perun­dang-udangan. Tim diberikan waktu penyelidikan paling lama 90 hari setelah tim dibentuk awal Fe­bru­ari. “Kita berharap dalam 60 hari sudah kelihatan hasilnya apa­kah ada praktik kar­tel atau tidak,” imbuhnya.

Tresna menambahkan, perusa­haan yang terbukti melakukan praktik kartel bisa diberikan sank­si administrasi. Hukuman itu mulai dari denda sampai penca­butan izin usaha.

Ditanya soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan kartel sapi, Tresna bilang, pihaknya selalu koordinasi dengan lembaga anti-rasuah tersebut.

“Tukar informasi dan data su­dah sering kami lakukan. Bukan hanya kasus ini saja,” terangnya.

Hasil kajian KPK menye­but­kan, bisnis daging sapi di Indo­nesia disinyalir dikotori praktik kartel. Ada kelompok-kelompok usaha yang bermain.

“Jadi bisnis ini (sapi-red) sudah dimiliki kartel. Kami menduga kartel ini ada jaringan dengan ka­pitalisme asing. Peternak yang seharusnya dilindungi ne­gara ma­lah kena praktik kartel,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Mu­qo­ddas, belum lama ini.

Menurut Busyro, kebijakan ta­ta niaga daging sapi di negeri ini sudah didesain untuk mele­galkan praktik korupsi. Diung­kapkan, ada pihak yang be­gitu berpe­nga­ruh terhadap Ke­men­terian Per­ta­nian dalam me­nen­tukan ke­bija­kan niaga daging sapi.

Misal­nya, Dewan Daging Na­sional. Lembaga ini bukan lem­baga ne­gara, tapi sering menen­tukan har­ga impor daging.

Temuan yang paling men­ce­ngangkan, kata Busyro, terjadi­nya inflasi daging sapi di Jawa Timur. Menurut hasil kajian KPK, inflasi terjadi karena penghasil daging sapi lokal sulit memasok produksinya ke Jakarta. Kesulitan itu dikarenakan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengha­langi distribusi daging sapi ke Jakarta. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google