Batal Pailit, Telkomsel Dikejar Bayar Fee Kurator Rp 146 Miliar

EKS Kurator juga menya­yang­kan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsudin yang ter­kesan main mata dengan Tel­kom­sel.

Menurut PN Niaga Jak­pus, im­ba­lan atau besaran biaya kurator di­­lakukan berdasarkan perhi­tu­ngan 0,5 persen dika­likan total aset yang dimiliki Tel­kom­sel, yakni Rp 293.616.135.000.

Angka ini dibebankan kepada dua belah pihak, yakni Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika (PJI), yang masing-masing di­bebankan Rp 146.808 miliar, se­suai aturan Permenkumham No 9/1998 tentang Jasa Kurator.

Menurut bekas Kurator Tel­komsel, Feri Samad, penetapan bea perhitungan ini sudah sesuai dengan Permenkumham No.9/1998, bukan Permenkumham baru diterbitkan Men­teri Hukum dan HAM  Amir Syamsudin ter­kait imbalan Jasa Kurator No.1 tahun 2013.

“Ini adalah keputusan majelis hakim dan Telkomsel harus me­matuhi serta memenuhi kewa­jibannya, untuk membayar im­balan jasa kurator sesuai Per­men­kumham Nomor 9/1998 dan Undang-Undang tentang Kepai­litan  No­mor 37 tahun 2004,” ka­ta Feri Samad menyikapi pole­mik aturan bea kurator Telkom­sel di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Permenkumham yang baru tidak bisa dijadikan alasan hukum kuat buat Tel­kom­sel untuk lari dari bea kurator. Sebab, kurator telah bekerja saat Telkomsel dinyatakan pailit sejak 14 September 2012. Kepailitan berakhir secara yuridis saat pu­tusan Kasasi No.704K/Pdt.Sus/2012 pada 21 November 2012.

Namun, menurut Feri, pem­be­ritahuan putusan kasasi baru diterima kurator pada 10 Ja­nu­a­ri 2013. Dengan mengacu pa­da pu­tus­an pailit tersebut, lan­jutnya, maka kurator telah be­kerja sejak tanggal 14 September 2012, sam­pai diterimanya salin­an putusan ka­sasi, yaitu 10 Ja­nuari sehingga kurator telah be­kerja selama 116 hari.

“Artinya, aturan yang dipakai tetap mengacu pada Permen­kum­ham lama, yakni Nomor 9 Tahun 1998,” jelas Feri.

Feri juga menyayangkan per­nya­taan Menkum dan HAM Amir Syamsudin terkait imbalan jasa kurator dalam kasus pailit Tel­komsel. Amir menya­takan, bah­wa Permenkumham baru No. 1 tahun 2013 dibuat bu­ru-buru, setelah diperingatkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pe­nga­wasan dan Pengendalian Pemba­ngunan (UPK4) untuk me­was­padai kasus pailit Telkomsel.

“Dari pernyataan tersebut je­las bahwa Per­men­kum­ham baru ini dibuat untuk ke­pen­tingan Tel­komsel, agar Telkomsel lepas dari kewajiban membayar im­balan ja­sa kurator,” tudingnya.

Menurutnya, sikap Menteri Hu­kum dan HAM itu telah men­ci­de­rai prinsip-prinsip negara hu­kum. Perbuatan itu, katanya, patut di­duga kuat sebagai bentuk penya­lahgunaan kekuasaan dan adanya main mata dengan Telkomsel.

Feri menegaskan, apabila Tel­kom­sel menolak untuk mem­bayar, kurator yang terdiri dari Feri Samad, Edino Girsang, dan Mokhamad Sadikin akan me­nem­puh jalur hukum.

“Kita akan meminta pihak Tel­komsel untuk melakukan pe­ne­tapan eksekusi dan meminta pe­nyitaan aset-aset,” warning Feri.

Bentuk Pembangkangan

Ang­gota Komisi VI DPR bi­dang BUMN Lili Asdjudiredja me­minta Telkomsel mematuhi pe­­netapan PN Niaga Jakpus mem­­bayar bea kurator.

“Kalau Telkomsel tidak mau mem­bayar, itu bentuk pembang­kangan terhadap hukum dan akan meng­ganggu kinerja BUMN ter­se­but,” tegas Lili.

Politisi Golkar ini berharap, direksi Telkomsel bisa segera menyelesaikan polemik kurator dengan baik sesuai aturan hu­kum. Sebab, jika masalah ini di­biarkan terlalu lama, kinerja Tel­komsel bisa terganggu.  

Sebelumnya, Tim Kuasa Hu­kum Telkomsel Andri W Ku­su­ma menegaskan, menolak mem­bayar fee kurator senilai Rp 146,808 mi­liar sesuai penetapan Penga­dilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, karena perhitungannya tidak wajar dan cacat hukum sehingga patut di­batalkan.

Alasannya, kata Andri, perta­ma, kepailitan Telkomsel telah dibatalkan sehingga tidak ada tin­dakan pemberesan yang dila­kukan kurator. Kedua, fee ku­rator menjadi beban Pemohon Pailit (PT Prima Jaya Infor­matika), ka­rena Telkomsel batal pailit se­bagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (1) huruf c Per­menkum­ham No.1 Tahun 2013, tanggal 11 Januari 2013.

Ketiga, fee kurator menjadi beban dari Pemohon Pailit, sebab tugas Kurator baru berakhir (men­jalankan kewajiban hukum­nya) dengan melakukan Pengu­muman atas Batalnya Kepailitan Telkom­sel pada harian Kompas dan Bis­nis Indonesia (sebagai­mana mak­sud dari pasar 17 ayat (1) UUU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewa­jiban Pem­ba­yaran Utang/PKPU), pada 14 Januari 2013. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google