Hadapi Gempuran Asing, Pengusaha Lokal Butuh Insentif

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, saat ini sedang dilakukan review mengenai peraturan DNI agar le­bih terbuka. Direncanakan ada beberapa sektor yang akan di­buka seperti migas, farmasi, pen­didi­kan dan jasa transportasi.

“DNI dievaluasi setiap dua ta­hun. Kita hanya review perlu atau tidak untuk diubah supaya lebih terbuka,” kata Edy.

Selama ini, kata dia, Indonesia menjadi pengimpor obat-obatan yang cukup besar. Padahal, kebu­tuhan obat-obatan di dalam ne­geri cukup banyak. Di sisi lain, far­­masi merupakan tulang pung­gung untuk industri kesehatan.

Demikian halnya dengan sek­tor migas yang dipandang men­dorong investasi yang lebih be­sar, namun pengelolaan di da­lam ne­geri masih cukup rendah.

“Kita akan memberikan pelu­ang dalam negeri dulu, yang pa­ling penting adalah seleksi in­vestasi. Seleksi teknologi jangan sampai yang masuk investasi tek­nologi usang sehingga membe­bani energi kita,” ungkapnya.

Pengamat ekonomi Telisa Aulia Falianty mengatakan, tanpa dibukanya sektor farmasi, migas maupun jasa transportasi dalam peraturan DNI, serbuan asing ke dalam negeri cukup besar. Salah satunya di sektor pendidikan. Saat ini banyak universitas asing yang ada di Indonesia, bahkan pengajarnya pun berasal dari luar negeri.

“Kalau dibuka, maka libera­li­sasi di sektor pendidikan lebih besar dan kompetisi akan sema­kin ketat,” urai Telisa.

Menurut Telisa, untuk sektor migas bisa dibuka, terutama bagi energi terbarukan dan pengola­han batubara. Pasalnya, energi menjadi kebutuhan besar di da­lam negeri dan diharapkan dapat mengurangi defisit energi.

Kendati demikian, hal tersebut akan berdampak kepada para pengusaha domestik. Para pe­ngusaha domestik harus siap un­tuk berkompetisi dan bisa ber­tahan di tengah serbuan asing.

“Memang tujuan pemerintah ini untuk memanfaatkan capital inflow supaya dana yang masuk lebih besar ke sektor-sektor terse­but. Tapi kita harus mem­perhi­tungkan nasib para pengusaha domestik,” jelas Telisa.

Untuk meminimalisasi dampak negatifnya, pemerintah perlu mem­­berikan insentif kepada pe­ngusaha domestik sehingga pro­duktivitas dan daya saingnya me­ningkat dan tidak tergerus oleh serbuan asing di dalam negeri.

Telisa mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah bisa dengan memperbaiki logistik na­sional, infrastruktur lebih baik, peraturan-peraturan yang meng­hambat dihilangkan dan serti­fikasi untuk melindungi konsu­men. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google