Bank Sepelekan Petani, Produksi Pangan Nasional Terus Merosot

“Kami tidak berpikir murah, tapi mudah. Di rentenir itu mahal tapi mudah. Petani tidak dipusingkan dengan persyaratan-persyaratan,” tegas Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional Winarno, kemarin.

Menurut dia, peran pemerintah dalam memberdayakan petani seharusnya besar. Tapi yang ter­jadi saat ini malah terkesan lepas tangan, bahkan menyalah­kan pe­tani jika terjadi gagal panen.

Karena itu, dia tidak heran pro­duksi pertanian menurun karena mereka banyak beralih ke peker­jaan lain. “Peralihan petani saat ini bukan karena keinginan tapi terpaksa,” kata Winarno.

Jika pemerintah ingin mening­katkan produksi pertanian, seha­rusnya tidak hanya memberikan kemudahan memberikan modal tapi juga insentif atau subsidi agar petani bisa lebih produktif.

“Di Korea Selatan, pemerin­tah­nya memberikan subsidi untuk mem­beli penggilingan beras. Ka­lau harga penggilingannya Rp 1 mi­liar, pemerintah kasih Rp 600 juta dan Rp 400 juta dari kita (pe­tani) itupun hasil pinjam, dibayar ci­cil selama 4 tahun,” jelasnya.

Apalagi perbankan juga terka­dang enggan melayani petani. Karena itu, dia mengusulkan per­lu dibuat bank khusus guna men­dukung kinerja dan pro­duk­tivitas pertanian dalam negeri.

Direktur Pengembangan De­par­temen Kredit, Bank Perkre­ditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Indonesia Santoso Wibowo me­nga­ta­kan, dari Rp 526,4 triliun kredit untuk UMKM, penyaluran KUR terbesar ke sektor perda­gangan mencapai 47,2 persen. Se­dangkan penyaluran KUR ke sek­tor pertanian hanya 7,73 per­sen atau Rp 40,70 triliun.

Nah, dari Rp 40,70 triliun untuk sektor pertanian tersebut 56,29 persennya disalurkan ke sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan tebu. Sedangkan sek­tor pa­ngan hanya 8 persen, horti­kultura mencapai 6persen dan peternakan 17,94 persen.

Menurut Santoso, rendahnya penyaluran kredit di sektor per­tanian karena perbankan meng­anggap sektor ini punya risiko tinggi. Apalagi, sektor pertanian juga sering terjadi gagal panen, fluktuasi harga dan faktor cuaca.
Selain itu, sangat sulit meng­hi­tung cash flow secara akurat dan tidak memiliki jaminan yang memadai.

Anggota Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi menyatakan, per­syaratan pengajuan kredit oleh bank yang diberikan kepada pe­tani saat ini cukup rumit. Perlu suatu perubahan, atau penghi­la­ngan beberapa persyaratan agar petani dapat diuntungkan.”Harus ada political will dengan mengu­rangi persyaratan agar tidak terlalu ketat,” katanya.

Belum lagi, ada kekhawatiran dari bank itu sendiri terhadap para petani. Maksudnya, tidak sedikit bank yang seolah mendis­kri­minasi dengan para petani. Petani sering kali tidak digubris.

“Duh gimana ya nanti bayar­nya. Kalau perlente, berdasi pasti dilayani bank,” sindirnya.

Karena itu, politisi PAN ini me­ngusulkan kepada pemerintah agar sektor pertanian diberikan kebijakan khusus atau lex spe­cialist. “Di luar badan hukum apa­pun, apakah itu bank atau koperasi dia perlu kebijakan lex spe­cialist,” katanya.

Direktur Produksi PT Pertani Agung Darmawan mengatakan, petani di Indonesia masih dipan­dang sebelah mata sehingga para petani sulit mendapatkan kredit dari perbankan.

Menurut dia, petani sangat memerlukan lembaga keuangan dan perbankan untuk mem­berikan modal pekerjaan. Pem­biayaan untuk petani bisa dilaku­kan melalui subsidi bunga dan kredit pangan.

Pertani juga menginginkan ada asuransi tanaman bagi petani. Hal ini sangat dibutuhkan bila ada risiko gagal panen karena peru­bahan cuaca atau hama.

“Kita ingin agar petani tidak rugi, kita usulkan ada asuransi tanaman. Asuransi ini bertujuan bila terjadi gagal panen para petani dapat gantinya,” pung­kasnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google