Banyak Rekening Gelap Di PTN, Rapor Mendikbud Rentan Merah

Pengelolaan anggaran ke­uangan Kemendikbud diha­rap­kan dapat menjadi lebih baik ta­hun ini. Apalagi, sudah  dua kali mendapat status disclaimer dari BPK. Ketua Komisi X DPR bidang PendidikanAgus Her­manto mengatakan, tidak me­nuntut kemungkinan Menteri Nuh diganjar rapor merah lagi karena, lambatnya penyelesaian hasil audit BPK dan lemahnya pengawasan anggaran di daerah oleh Kemendikbud.

“Kami berharap audit BPK segera diselesaikan, dan Kemen­dikbud harus membuat peren­canaan yang terukur dan matang serta membuat langkah-langkah stra­tegis agar laporan keuangan bisa mendapatkan opini Wajar Tan­pa Pengecualian (WTP) di tahun ini,” kata Agus di Jakarta, kemarin.

DPR juga mendesak Ke­men­dikbud segera mengupayakan Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kom­petensi Guru (UKG) dilak­sa­nakan dengan standar yang jelas.

“UKA dan UKG harus me­miliki standar yang jelas dan di­perlukan evaluasi agar tercipta sumber daya manusia yang me­mi­liki kompetensi baik dalam pen­didikan,” cetusnya.

Anggota Komisi X DPR dari Frak­si Golkar Oelfah Harmanto berharap, Mendikbud bisa lebih serius bekerja dan menjaga pe­nge­lolaan keuangan pendidikan dengan baik dan transparan.

“Sistem pendidikan saat ini masih buruk. Ditambah tidak transparannya pengelolaan ang­garan. Sehingga kinerja Men­dik­bud kerap diganjar rapor merah oleh BPK,” kata Harmanto.

Pengamat pendidikan dari Uni­versitas Negeri Jakarta (UNJ) Loddy Paat pesimis kinerja Ke­mendikbud akan menjadi lebih baik. “Selama Kemendikbud belum memperbaiki aset di se­jumlah perguruan tinggi negeri dan memperbaiki laporan ke­u­angannya, status disclaimer bakal diterima kementerian ini,” ucap Loddy.

Menanggapi hal itu, Mu­ham­mad Nuh  memastikan segera mem­­perbaiki tata kelola ke­u­a­ngan­nya, supaya tidak lagi men­dapat status rapor merah oleh BPK. “Hasil audit BPK akan segera diselesaikan. Kami tidak ingin tahun ini kembali mendapat dis­claimer. Kalau sampai dapat ra­por merah, berarti ada yang aneh dan harus segera dituntaskan,” ucap Nuh.

Nuh juga mengaku masih ada kekurangan dalam pelaksanaan ang­garan 2012 senilai Rp 77 triliun. “Memang ada beberapa keter­lambatan mulai penyaluran Ban­tuan Siswa Miskin (BSM), tun­jangan guru dan beasiswa. Ini akan kita perbaiki di 2013,” janji Nuh.

Sedangkan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak SD-SMP, dari 89 ribu yang ditarget, yang ter­capai 110 ribu setelah ada efi­siensi unit cost. Kemudian soal Uji­an Nasional masih ditemukan ada laporan dugaan kecurangan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Ke­mendikbud, Haryono Umar me­ngatakan, dari lima temuan itu memunculkan 15 buah reko­mendasi, 11 di antaranya sudah diselesaikan. Sehingga, dari Rp 65 miliar sudah selesai Rp 55 miliar. Sementara sekitar Rp 9,4 miliar (14,7 persen) dalam pro­ses, tinggal empat rekomendasi yang masih mengganjal.

“Seluruh rekomendasi BPK yang belum beres ada di Uni­versitas Riau (Unri). Kasus yang paling besar adalah, adanya utang dari satuan unit di Unri yang be­lum beres. Satuan unit itu me­minjam uangnya ke kampus, jadi bukan ke bank,” jelasnya.

Bekas petinggi pimpinan KPK ini juga akan menertibkan ma­rak­nya rekening gelap di tingkat guru, karena banyak dosen yang dapat proyek, langsung membuka rekening baru.

“Ini harus ditertibkan. Di an­tara rekor rekening PTN ter­banyak adalah di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang men­capai ribuan nomor rekening. Kejanggalan PTN inilah yang berpotensi memperburuk audit BPK atas keuangan Kemen­dikbud,” terangnya.

Haryono juga menjelaskan, untuk sisa temuan yang belum diselesaikan berasal dari pin­jaman yang diberikan oleh badan layanan umum (BLU) Uni­ver­sitas Riau kepada fakultas, unit kerja dan perorangan sejak 2009-Maret 2012, sehingga meng­aki­batkan kekurangan kas sebesar Rp 12 miliar lebih. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google