Perumnas Minta Kemudahan Izin Lahan Rumah Di Daerah

Pemerintah daerah (Pemda) diminta memberikan kemudahan sistem birokrasi mulai perizinan, la­han dan lainnya. Menurut Di­rektur Utama Perum Perumnas Hi­mawan Arif Sugito, pem­ba­ngunan rumah PNS masih ter­ken­dala dengan rumitnya birokrasi.

Dia berharap, Pemda bisa mendorong pembangunan rumah PNS dengan memberikan biro­krasi yang mudah.

“Pembangunan rumah PNS di tiap daerah masing-masing ber­beda kebutuhannya. Jadi selama pasarnya ada, dan sarana yang diberikan Pemda terpenuhi, kita siap membangunnya,” ujar Hi­ma­wan saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Perumnas, kata Himawan, tengah menggarap sekitar 3.000 unit rumah PNS di 14 Kabupaten/Kota. Perumnas menargetkan, tahun ini bisa segera  rampung.

“Dari sekitar 3.000 unit rumah PNS yang digarap, sekitar 50 persennya tersebar di wilayah Timur Indonesia, karena di ka­wasan tersebut pembangunan rumah PNS cukup besar. Di antaranya, Maumere, Majene, Gorontalo Utara, Dejawa, Ta­rakan, Karang Asem dan Ter­nate,” ungkapnya.

Perumnas juga mendukung langkah Asosiasi Pengembang Peru­mahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk membangun perumahan PNS.

“Pengalihan rumah PNS ke Apersi tidak masalah. Perumnas mendukungnya. Siapa pun yang garap tidak masalah karena kebu­tuhan rumah untuk rakyat masih cukup besar,” ujar Himawan.

Bangun Rumah PNS

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz akhirnya meng­alihkan proyek pem­ba­ngunan rumah PNS di 55 Ka­bu­paten/Kota yang sebelumnya men­jadi tanggung jawab Perum­nas kepa­da Apersi.

“Kami akan menjembatani Apersi dengan Pemda. Kita akan buat surat pengantar untuk me­nawarkan kerja sama pem­ba­ngunan perumahan bagi PNS ini,” kata politisi PPP ini.

Menurut Djan, potensi pasar untuk perumahan PNS masih cukup besar. Saat ini,  banyak PNS yang belum me­miliki tem­pat tinggal sendiri. Jika ada kota yang memiliki 5.000 sampai 6.000 PNS, maka pangsa pasar bagi para pe­ngembang sudah sangat jelas. Namun, dia men­syaratkan pembangunan rumah bagi PNS harus kuat  dan tam­pilannya menarik.

“Kalau bisa juga menerapkan tek­nologi rumah cetak supaya proses pembangunan lebih ce­pat,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aper­si Eddy Ganefo me­nambahkan pihaknya segera menyiapkan konsep rumah PNS dengan harganya ter­jang­kau. Hal ini sekaligus untuk  mendukung program Kemenpera.

Karena itu, Apersi berharap kerja sama dengan Pemda akan berjalan dengan baik. Pihaknya, sudah menyiapkan para ang­go­tanya untuk menawarkan kerja sama jika Pemda sudah siap.

“Kami berharap Pemda bisa menyediakan tanah untuk lokasi serta mempermudah perizinan pem­bangunan rumah PNS,” tan­dasnya. [Harian Rakyat Merdeka]