Kementerian ESDM Yakin Tak Pengaruhi Renegosiasi Kontrak

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui, segala macam perubahan dalam UU Minerba terkait perizinan akan ada konsekuensi hukum maupun penerimaan negara.

“Nanti kita akan lihat kon­se­kuensi hukum dan juga pene­rimaan, tapi saya belum bisa ngo­mong sekarang,” kata Agus di kantornya, akhir pekan lalu.

Saat ini, Agus masih menung­gu hasil kajian terkait peng­ha­pus­an beberapa pasal dalam UU Minerba tahun 2009 oleh MK.

Untuk diketahui, Kamis (22/11) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dalam uji materi Un­dang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Ba­tubara (Minerba).

Dengan keputusan tersebut, kewenangan menetapkan wila­yah pertambangan, wilayah usa­ha pertambangan dan luas serta batas wilayah izin usaha per­tam­bangan mineral logam dan batu­bara kini di tangan Pemda.

Namun, pemerintah pusat ma­sih bisa membatalkan peneta­pan itu apabila tidak sesuai de­ngan ren­cana tata ruang dan wi­layah serta tumpang tindih de­ngan izin yang sudah ada.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Thamrin Sihite me­nga­takan, putusan MK tentang UU Minerba tak akan ber­pengaruh pada proses renegosiasi kontrak yang dilakukan pemerin­tah.

“Sama sekali tak akan ber­pengaruh,” tegas Thamrin.

Pasalnya, pemerintah tetap me­miliki kewenangan, baik untuk me­netapkan wilayah per­tam­ba­ngan (WP), wilayah usaha per­tam­ba­ngan (WUP) dan wilayah izin usa­ha pertambangan (WIUP).

“Putusan MK harus diartikan bahwa penetapaan pemerintah atas WP, WUP dan WIUP setelah ditentukan oleh pemerintah dae­rah,” tegasnya.

Dengan demikian, kata dia, pu­tusan MK ini tidak akan me­ngu­rangi kewenangan pusat. [Harian Rakyat Merdeka]