Ogah Kecolongan, DPR Pelototin Proyek Yang Digarap Kementerian

“Saya kira apa yang disam­pai­kan Menkeu Agus Marto­wardo­jo sudah tepat. Kita akan terus me­ngawasi ketat usulan anggar­an oleh kementerian/lem­baga agar tidak terjadi proyek asal-asal­an,” kata anggota Ko­misi V DPR Sa­leh Husen, Jumat (23/11).

Menurut Saleh, pengawasan khu­­susnya akan dilakukan ter­ha­dap proyek-proyek yang ber­ada da­lam ruang lingkup komi­sinya. Yakni perhubungan, teleko­muni­kasi, pekerjaan umum, peru­mah­an rakyat dan pem­bangunan pe­desa­an serta kawasan tertinggal.

Kendati begitu, dia mengklaim semua proyek K/L yang berada di bawah ko­misinya sudah sesuai me­kanisme. Namun, dia tidak me­­­ngelak masih adanya kemung­ki­nan proyek yang belum tepat sa­­saran. “Kementerian atau Lem­baga yang bersangkutan harus bisa mem­pertanggung­ja­wabkan pro­yek yang tidak te­pat sasaran itu,” tegas Saleh.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo belum lama ini menyatakan, pihaknya tidak akan sembarangan memberikan proyek untuk belanja modal. Me­­nurutnya, proyek yang diaju­kan harus berkualitas, mengingat ca­tatan belanja modal negara baru mencapai 44 persen.

“Pemerintah akan terus me­la­kukan program penghema­tan yang telah berhasil mem­per­oleh dana sekitar Rp 25 triliun. Dana tersebut rencananya akan disa­lurkan untuk pembangunan dae­rah, pusat, sekolah dan lain-lain melalui proyek yang tidak asal-asalan,” kata Agus.

Menurut dia, pemerintah harus menonjolkan kinerja yang lebih baik. Namun, dari sisi Kemenkeu akan terus meyakinkan bahwa belanja modal negara dialokasi­kan untuk progress yang baik.

“Jika ada dokumen proyek yang tidak baik, ya anggaran un­tuk proyek itu tidak akan di­cair­kan. Tapi, jika memang pro­yek itu bagus, maka Kemenkeu siap mencairkan. Karena kita ti­dak bisa membangun tanpa me­lu­pakan kualitas,” ujar Menkeu.

Dia menambahkan, secara umum sekarang belanja modal naik 4 persen ketimbang periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi ini akan menciptakan ruang yang dapat digunakan un­tuk bantalan fiskal ke depan.

Pengamat ekonomi dari In­sti­tute for Development of Eco­no­mics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengata­kan, ki­nerja pemerintah hingga kini be­lum ada perbaikan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran belanja negara.

“Kinerja buruk pemerintah da­lam menyerap anggaran sebe­narnya sudah berlangsung sejak lima tahun lalu. Jika tidak ada upaya keras meningkatkan pe­nyerapan anggaran, tidak menu­tup kemungkinan penca­paian tar­get pertumbuhan eko­nomi akan lebih buruk pada tri­wulan IV 2012 dibanding tri­wulan se­be­lum­nya,” jelas Erani.

Terlebih, meningkatnya per­tum­­buhan ekonomi mempunyai dampak positif bagi pem­bangu­nan nasional. Itu sebabnya, Erani setuju dengan sikap Men­keu yang tak mau menyetujui pro­yek asal-asalan. Apalagi sam­pai se­karang penyerapan ang­garan oleh K/L masih buruk.

“Perlu ada pengawas dalam hal tersebut (penyaringan proyek yang asal-asalan) agar tidak ke­colongan. Dengan begitu pro­yek yang direncanakan kemen­terian/lembaga benar-benar terea­lisasi dan tepat sasaran,” ujarnya.

Meski demikian, Erani mem­prediksi, pertumbuhan ekonomi 2012 secara kumulatif hanya akan mencapai 6,3 persen. Me­ng­ingat, tingkat pemulihan krisis ekonomi di kawasan Eropa masih diliputi ketidakpastian.

“Hingga saat ini krisis belum bisa diatasi, begitu pula masalah ekspor kita yang semakin turun,” ujar Guru Besar Universitas Bra­wijaya, Malang ini.

Erani juga berpendapat, lam­batnya penyerapan anggaran di­ser­tai kualitasnya yang mera­gukan, di antaranya terkait ken­dala dalam proses pencairan oleh K/L. Salah satunya akibat pem­bahasan rencana kerja dan pe­nganggaran di DPR yang berla­rut-larut.

“Tahun ini memang peme­rin­tah masih sulit untuk mencapai target penyerapan anggaran. Ta­pi tahun depan, diharapkan kondi­sinya bisa lebih membaik. Apa­lagi bila ditunjang pene­ra­pan pro­yek yang tidak asal-asal­an. Mas­yarakat tentunya men­dapat man­faat dari pembangun­an yang nya­ta,” tuturnya. [Harian Rakyat Merdeka]