Makin Anjlok, Produksi Minyak 2012 Kembali Gagal Capai Target

Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menga­takan, langkah pemerintah men­dirikan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Hulu Migas (SKSP Migas) harus diikuti dengan lang­kah selanjutnya agar pro­duksi dan lifting migas tetap terjaga.

Dia menyatakan, hal itu men­desak karena lifting minyak me­rupakan salah satu asumsi makro dalam APBN, sehingga deviasi­nya akan mempengaruhi postur APBN secara keseluruhan.

“Selama ini lifting minyak kita selalu turun, declining rate sejak tahun 2001 adalah 4 persen per ta­hun. Ditambah lagi ada transisi dari BP Migas ke lembaga yang baru, jangan sampai declining rate ini melonjak,” warning Ecky.

Apalagi, lanjutnya, selama ini kekurangan pendapatan negara dari lifting minyak yang tak men­capai target bisa ditutupi dengan kenaikan harga minyak dan gas yang melampaui target. Pemerin­tah, kata dia, ke depan­nya harus lebih serius mencapai target yang sudah ditetapkan dan tidak ber­gantung pada indikator makro yang lain untuk menutupi keku­rangan tersebut.

“Kita juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk men­capai target 1 juta barel per hari di tahun 2014. Itu target yang berat mengingat tahun ini saja proyeksi lifting hanya 870.000 barel per hari,” jelas Ecky.

Dikatakan, sejak 2001 kenaik­an lifting minyak hanya terjadi sekali, yaitu tahun 2008 sebesar 1 persen, naik dari 964.000 barel per hari menjadi 972.000 barel per hari. Artinya, secara historis target 1 juta barel per hari itu sulit.

Karena itu, Ecky mengimbau pemerintah menjamin kepastian bisnis di sektor migas pasca bu­barnya BP Migas agar ke­giatan eksplorasi dapat terus berlang­sung, sehingga tidak memba­ha­yakan penerimaan negara dari sektor migas di masa depan.

Untuk diketahui, pasca pem­bu­baran BP Migas, produksi mi­nyak sempat turun dan ter­henti dua hari. Pasalnya, pen­jualan mi­nyak dari storage ke kapal ter­henti dan terjadi ke­vakuman di industri minyak karena tidak ada izin termasuk tanda tangan BP Migas.

Bekas Kepala BP Migas Raden Priyono mengatakan, penurunan lifting pasti sangat signifikan. “Kita memiliki 115 pelabuhan khusus untuk lifting, bisa diba­yangkan semuanya tidak bisa beroperasi,” ujarnya.

Saat ini, kata Priyono, ada 74 kontrak dalam tahap produksi yang perlu izin untuk lifting. Ka­­pan waktunya dilakukan sa­ngat tergantung pada berapa minyak dihasilkan.

Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Sementara Pelak­sana Kegiatan Usaha Hulu Mi­nyak dan Gas Bumi (SKSP Mi­gas) Gde Pradnyana memastikan, produksi minyak tahun ini hanya mencapai 870.000 barel per hari, jauh di bawah target APBN Pe­rubahan 2012 yang ditetapkan 930.000 barel per hari.

“Rata-rata dulu ya kelihatan­nya sampai 870 ribu bisa. Kalau dilihat target 930 ribu memang tidak bisa kita capai,” ujarnya.

Gde mengakui, penyebab tidak tercapainya produksi minyak ta­hun ini karena tidak terlak­sa­na­nya beberapa kegiatan di lapa­ngan migas, sehingga pro­duk­sinya menurun.

“Ya, banyak ken­dala yang ka­mi hadapi. Kan kalau produksi bukan urusan teknis aja, tapi dengan ma­sya­ra­kat, perizin­an,” kata Gde.

Gde juga sebelumnya menga­takan, pembubaran BP Migas berpengaruh pada lifting minyak. Tapi, setelah Perpres Nomor 95 Ta­hun 2012 keluar, maka lifting minyak secara bertahap kembali normal. 

Ia menjelaskan, sebelum Per­pres keluar, para kontraktor kon­trak kerja sama (KKKS) menam­pung produksi minyak dalam tangki penyimpanan. “Kita mulai dari Chevron dulu karena ini yang paling besar pro­duk­sinya,” katanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengaku tidak yakin Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas akan tercapai tahun ini. Namun, ia menolak berkomentar ketika hal itu dikaitkan dengan pembubaran BP Migas.

“Yang saya agak khawatir adalah di PNBP. Kalau di pene­rimaan negara pajak, dari Bea Cukai bisa kita jaga. Tapi kalau PNBP agak di luar yang diha­rapkan,” kata Agus.

Bekas Dirut Bank Mandiri ini mengatakan, PNBP selama ini banyak disumbang oleh pene­rimaan dari migas serta sumber daya alam lainnya. [Harian  Rakyat Merdeka]