Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/5). Haris dan Fatia dinilai tak terbukti bersalah sebagaimana tuntutan jaksa. Majelis hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak dan martabat keduanya.
"Memutuskan, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Timur, Senin (8/1).
Majelis Hakim menyatakan, unsur penghinaan tidak terpenuhi dalam kasus ini. Majelis hakim berpendapat perbincangan Fatia dan Haris bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik.
"Oleh karena yang ditemukan dalam video
podcast merupakan telaah, komentar analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil," kata hakim anggota Muhammad Djohan Arifin.
Selain itu, Djohan mengatakan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik juga tidak terpenuhi menurut hukum. Menurutnya, penggunaan kata "
lord" merujuk pada status-status berhubungan dengan kedudukan Luhut.
"Menimbang bahwa majelis hakim menilai frasa kata
lord pada Luhut Binsar Pandjaitan bukan dimaksud dengan penghinaan nama baik, bukan menggambarkan kata yang buruk, jelek, atau hinaan fisik, tetapi merujuk pada status-status berhubungan dengan kedudukannya juga," jelasnya.
Kasus ini bermula dari video wawancara Fatia dan Haris di kanal YouTube berjudul "
Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". Video ini diunggah pada 18 Januari 2021 di akun YouTube Haris Azhar.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), kata
lord yang digunakan Haris dalam judul sebuah tayangan di YouTube memiliki makna negatif.
Jaksa menyebut Luhut telah memberikan kesempatan kepada Haris Azhar dan Fatia sebanyak dua kali untuk meminta maaf. Namun, Haris dan Fatia tidak memenuhi permintaan tersebut.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bebas kepada Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti atas perkara diduga pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 
BERITA TERKAIT: