200 Ribu Hektare Lahan Terindikasi Tumpang Tindih, Wamentan Usul Ini

Pemerintah mengusulkan penyatuan peta untuk mengidentifikasi lahan yang izinnya tidak lagi berlanjut atau tidak produktif agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan petani.

Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa menjelaskan bahwa pencocokan peta yang dilakukan Kementerian Pertanian menemukan irisan dengan peta mineral dan batu bara (minerba), kehutanan, hingga pengairan.

"Kita dari Pertanian meng-overlay kira-kira ada sekitar 200.000 hektare," kata Saleh di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Ia menyarankan agar peta dari berbagai sektor diintegrasikan sehingga pemerintah memiliki acuan yang sama dalam menentukan pemanfaatan lahan.

"Sehingga saya kemarin menyarankan agar semua peta ini dijadikan satu," ujarnya.

Menurut Saleh, integrasi data tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi lahan pertambangan yang izinnya tidak lagi berlanjut maupun hak guna usaha (HGU) yang tidak produktif.

"Mungkin ada HGU-HGU yang tidak produktif, nah itu bisa kita ambil alih untuk digunakan untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk petani," tuturnya.

Saleh juga menyoroti persoalan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Ia menilai ketergantungan pada impor menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Ia mencontohkan kewajiban importir bawang putih untuk membangun kawasan produksi dalam negeri, yang menurutnya belum berjalan sesuai aturan.

"Aturannya ada, kenyataannya tidak," kata Saleh.

Karena itu, penyatuan data lahan menjadi salah satu hal yang perlu didorong agar pemanfaatan tanah dapat lebih efisien. Saleh menegaskan kembali pentingnya membangun basis data pertanahan yang terintegrasi.

"Jadi satu data ya tentang tanah kita," pungkasnya.