Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Sultan Jagakarsa Onny Hendro Adhiaksono Diperiksa KPK di Kasus Korupsi LPEI

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Jumat, 20 November 2026, 13:12 WIB
Sultan Jagakarsa Onny Hendro Adhiaksono Diperiksa KPK di Kasus Korupsi LPEI
Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan (Foto: YouTube)
Kecil Besar
rmol news logo Pengusaha yang dikenal sebagai "Sultan Jagakarsa", Jakarta Selatan, Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan, dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, tim penyidik memanggil Onny Hendro Adhiaksono selaku pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi.

"Saksi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik," kata Budi kepada wartawan, Jumat siang 20 November 2026.

Selain itu, kata Budi, tim penyidik juga memanggil seorang saksi lainnya, yakni Andaya Swastanta selaku pihak swasta.

Sejak Maret 2024, KPK melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, dengan beberapa perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Total kredit yang diberikan sekaligus menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp11,7 triliun.

Dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI ke Bara Jaya Utama (BJU) Grup, KPK telah menahan satu tersangka selaku pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), yakni Hendarto (HD), pada Kamis 28 Agustus 2025. 

Dalam perkaranya, kedua perusahaan tersebut mendapatkan pembiayaan atau fasilitas kredit dari LPEI berupa Kredit Investasi Ekspor (KIE) dan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE).

Pada periode Oktober 2014 hingga Oktober 2015, PT SMJL mendapatkan fasilitas KIE sebanyak dua kali dengan total mencapai Rp950 miliar untuk refinancing kebun kelapa sawit seluas lahan inti sekitar 13.075 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan jangka waktu 9 tahun sejak 25 November 2014 hingga 25 Oktober 2023.

Sementara itu, PT SMJL mendapat KMKE senilai Rp115 miliar yang diperuntukkan bagi refinancing kebun kelapa sawit milik perusahaan tersebut. Kemudian, PT MAS pada April 2015 mendapat fasilitas dari LPEI sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp670 miliar berdasarkan kurs Dolar AS pada 2015.

Adapun peruntukan kebutuhan operasional PT SMJL hanya sebesar Rp17 miliar atau sekitar 3,01 persen dari total pinjaman, sedangkan kebutuhan operasional PT MAS senilai 8,2 juta Dolar AS atau sekitar Rp110 miliar berdasarkan kurs Dolar AS pada 2015, atau sekitar 16,4 persen dari total pinjaman.

Terkait keterlibatan PT KPN, pihak LPEI memasukkan PT KPN yang belum beroperasi dan masih berada pada tahap proses akuisisi oleh BJU Grup ke dalam analisis proyeksi.

Sementara itu, pada 20 Februari 2025, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 08 dengan menetapkan lima orang tersangka terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Petro Energy (PE).

Kelima orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait pemberian fasilitas kredit ke PT PE tersebut yakni Dwi Wahyudi (DW) selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI, Arif Setiawan (AS) selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, Jimmy Masrin (JM) selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal atau Komisaris Utama PT PE, Newin Nugroho (NN) selaku Direktur Utama PT PE, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT PE.

PT PE menerima kredit dari LPEI sejak Oktober 2015 sebesar 60 juta Dolar AS atau sekitar Rp988 miliar. Nilai tersebut menjadi kerugian keuangan negara dalam pemberian kredit dari LPEI kepada PT PE. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: RENI ERINA

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA