Hal ini disampaikan Megawati dalam orasi ilmiah berjudul ‘Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia’ pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, dikutip Kamis, 19 November 2026.
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.
Megawati mengatakan, sikap politik tersebut berlandaskan keyakinan yang bersumber dari Pancasila. Menurutnya, falsafah bangsa harus dipahami melalui sejarah kelahirannya sekaligus penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," kata Megawati.
Sebelum menegaskan sikapnya di luar pemerintahan, Presiden kelima RI itu terlebih dahulu melontarkan kritik terhadap aparat penegak hukum dan kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia.
Megawati menilai masyarakat saat ini cenderung takut menyampaikan pendapat dan selalu menunggu arahan atau komando.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," kata Megawati.
Ia mempertanyakan keberanian masyarakat dalam menyampaikan suara, padahal hak tersebut dijamin konstitusi.
"Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," kata Megawati.
Wisuda STIPAN tersebut meluluskan 150 orang, terdiri dari 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara, Ermaya Suradinata; Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; serta sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah.
BERITA TERKAIT: