Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Jumat, 20 November 2026, 11:11 WIB
Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah
Mahfud MD. (Foto: istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR RI agar cermat memperhitungkan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai, hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon Wapres pengganti, sidang MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak dapat dilaksanakan secara sah.

Menurutnya, UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan dalam waktu 14 hari sebelum Sidang MPR. Sementara itu, UU MD3 dan Tata Tertib MPR menegaskan bahwa penghitungan hari yang dimaksud menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

"Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud, Jumat, 20 November 2026.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja sejak lembaga tersebut menerima dua nama calon Wapres dari Presiden.

"Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.

Mahfud mencontohkan, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres pada 20 November 2026, sidang MPR sebaiknya ditunda hingga 10 Desember 2026.

Penghitungan serupa juga berlaku apabila Presiden baru menyerahkan nama calon Wapres setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC). Dengan demikian, waktu sidang harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja sejak penyerahan nama tersebut.

"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR," jelasnya.

Meski demikian, Mahfud mengingatkan bahwa penyesuaian jadwal tersebut tetap harus berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Ia menilai persoalan penghitungan waktu tersebut sekilas terlihat sederhana. Namun, kehati-hatian diperlukan agar tidak berkembang menjadi persoalan politik baru.

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," pungkas Mahfud. rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
EDITOR: AHMAD ALFIAN

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA