Anas menilai Indonesia cukup memiliki satu Wapres sebagaimana diatur dalam konstitusi dan telah dipraktikkan selama ini.
Menurutnya, meski sejumlah negara memiliki lebih dari satu Wapres, kondisi sejarah, situasi, dan tantangan yang dihadapi negara-negara tersebut sangat berbeda dengan Indonesia.
"Untuk Indonesia cukup satu Wakil Presiden saja," tegas Anas lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Ia mencontohkan Afghanistan, Kosta Rika, Honduras, Myanmar, dan Zimbabwe sebagai beberapa negara yang memiliki lebih dari satu Wapres berdasarkan konstitusinya.
Namun, Anas mempertanyakan apakah negara-negara tersebut layak dijadikan contoh karena keberhasilannya dalam mengelola pemerintahan dan kesesuaiannya untuk diterapkan di Indonesia.
"Hemat saya, Wapres cukup satu orang saja, sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita dan praktik bernegara selama ini," ujarnya.
Anas menambahkan, gagasan baru dalam tata kelola pemerintahan tetap perlu diseleksi berdasarkan manfaatnya bagi kemajuan bangsa.
Ia bahkan menyarankan DPD RI lebih memprioritaskan terobosan yang berkaitan dengan perjuangan memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
"Jika kreasi baru itu datang dari DPD, sebaiknya yang berkaitan dengan terobosan ikhtiar dan perjuangan untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bukan terkait dengan jumlah Wapres," tandasnya.
BERITA TERKAIT: