Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Sabtu, 21 November 2026, 13:48 WIB
Sidik Jari Perkuat Identitas dalam Transaksi Hukum
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo. (Foto: RMOL)
Kecil Besar
rmol news logo Penyalahgunaan identitas masih menjadi risiko nyata dalam berbagai aktivitas hukum. Ketidakakuratan dalam mengenali identitas para pihak dapat berujung pada pemalsuan identitas, sengketa, hingga kerugian bagi pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

Karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengenali kembali identitas seseorang secara tepat menjadi bagian penting dari upaya melindungi hak masyarakat.

Kebutuhan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 16 ayat (1) huruf c mewajibkan Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Ketentuan ini menempatkan sidik jari sebagai bagian dari penguatan identifikasi penghadap dalam pembuatan akta notaris.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Widodo menegaskan bahwa sidik jari merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung proses identifikasi seseorang dan memberikan kepastian mengenai identitas pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

"Sidik jari memiliki karakteristik yang unik pada setiap individu sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk membantu mengidentifikasi dan mengenali kembali identitas seseorang. Kepastian identitas ini penting, tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat," kata Widodo dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.

la menambahkan bahwa kepastian identitas memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas hukum, termasuk transaksi dan pembuatan dokumen hukum. Oleh karena itu, proses identifikasi yang tepat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kepastian hukum.

Dalam pembuatan akta notaris, tanda tangan dan sidik jari memiliki fungsi yang berbeda. Tanda tangan merupakan bentuk pengesahan atau pernyataan persetujuan terhadap dokumen, sedangkan sidik jari menjadi karakteristik individual yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses identifikasi seseorang.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui layanan daktiloskopi menjalankan peran penting dalam mendukung identifikasi dan pengenalan kembali identitas seseorang melalui sidik jari sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian identitas dan kepastian hukum dalam berbagai kebutuhan hukum.

Widodo menekankab bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari upaya pengembangan layanan daktiloskopi agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, esensi utama penyelenggaraan layanan ini adalah memastikan bahwa proses identifikasi dapat mendukung pengenalan identitas seseorang secara tepat.

Widodo menyampaikan bahwa melalui transformasi layanan ini, pemerintah ingin mendorong pelayanan daktiloskopi yang semakin mudah diakses, profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan pemahaman serta sinergi antara pemerintah dan notaris dalam penerapan ketentuan hukum terkait sidik jari pada Minuta Akta. la pun berharap para notaris dapat melaksanakan kewajiban tersebut secara cermat dan konsisten.

Menurut Widodo, transformasi ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang perubahan mekanisme dan prosedur, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Ke depan, keberadaan sidik jari pada Minuta Akta diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung penyelenggaraan berbagai pelayanan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

"Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan identitas, serta memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Widodo.rmol news logo article
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA