Langkah ini dilakukan untuk menghindari terputusnya fasilitas berupa keringanan atau penghapusan tarif bea masuk yang diberikan Uni Eropa kepada negara berkembang, termasuk Indonesia menyusul berakhirnya fasilitas Generalized Scheme of Preferences (GSP) pada 31 Desember 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan pemberlakuan IEU-CEPA menjadi penting karena Indonesia telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income countries).
"Sehingga dengan keberlakuan dari perjanjian ini maka tidak terjadi disrupsi terhadap ekspor Indonesia ke Eropa," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual dari Belgia, pada Sabtu, 21 November 2026.
Airlangga menjelaskan, penandatanganan IEU-CEPA dilakukan pada Sabtu, 21 November 2026, setelah melalui proses perundingan selama hampir 10 tahun sejak 2016.
"Penyelesaiannya sudah diselesaikan tahun lalu 23 September 2025, namun menuju ratifikasi diperlukan
legal scrubbing dan baru selesai hari ini," kata Airlangga.
Selanjutnya, Komisi Eropa dijadwalkan menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada Parlemen Eropa pada Senin, 23 November 2026 untuk memulai proses ratifikasi.
Pemerintah berharap persetujuan Parlemen Eropa dapat diperoleh pada sesi pleno Desember 2026. Sementara di dalam negeri, proses ratifikasi juga akan dipercepat melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Hari Senin 23 November 2026 ini akan berproses di Parlemen UE. Nah di Indonesia sendiri ini nanti akan segera di ratifikasi. Pak Menteri Perdagangan sudah bicara dengan Parlemen. Dan harapannya nanti sudah ditandatangan kita bisa berproses ratifikasi di Indonesia," kata Airlangga.
Untuk diketahui, Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral mencapai sekitar 30 miliar Dolar AS per tahun.
BERITA TERKAIT: