Yusril Menjelaskan pertemuan tersebut membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” kata Yusril.
Ia menyatakan siap membantu proses penyiapan regulasi tersebut. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, revisi diperlukan karena UU Pertahanan Negara telah berlaku hampir 25 tahun. Perubahan lingkungan strategis menuntut adanya penyesuaian terhadap aturan yang menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan nasional.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, perubahan UU Pertahanan Negara juga perlu diselaraskan dengan perkembangan regulasi lain di sektor pertahanan. Terlebih, UU tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan.
Karena itu, pembaruan regulasi pertahanan dinilai penting agar kerangka hukum nasional mampu menjawab tantangan keamanan dan kebutuhan pertahanan terkini.
Saat ditanya wartawan apakah pertemuan itu turut membahas calon wakil presiden, Yusril membantahnya dengan nada bercanda.
“Enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” ungkap Yusril.
Yusril juga memastikan pertemuan tersebut tidak membahas persoalan penyadapan maupun makar.
Lanjut dia, Sjafrie memahami bahwa penegakan hukum terkait kedua persoalan itu merupakan kewenangan kepolisian.
BERITA TERKAIT: