Penegasan itu disampaikan Arrmanatha yang kerap disapa Tata dalam konferensi pers pertamanya usai serah terima jabatan (sertijab) dengan Sugiono di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Tata menyebut kesinambungan menjadi landasan utama dalam menjalankan diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Dia menegaskan, arah politik luar negeri tidak ditentukan oleh preferensi pribadi seorang menteri, melainkan berpijak pada konstitusi.
“Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang Menteri, melainkan konstitusi,” tegas Menlu Tata.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Sugiono yang dinilainya telah menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia selama dua tahun terakhir, meski dunia dihadapkan pada berbagai krisis dan ketidakpastian.
Tata memastikan prinsip yang sama akan dilanjutkan sekaligus diperkuat dalam kepemimpinannya di Kemlu.
“Ini bukan halaman baru, ini adalah bab berikutnya di buku yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, prinsip bebas aktif tetap menjadi jangkar diplomasi Indonesia. Indonesia tidak terikat pada aliansi mana pun dan tidak memilih blok, tetapi berpegang pada prinsip serta tetap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terganggu.
“Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip,” pungkasnya.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tidak akan mengubah arah politik luar negeri (polugri) Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi. 
BERITA TERKAIT: