Karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita berhenti mengkritisi substansi dan implementasinya.
Saya masih teringat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 lalu. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), bersama berbagai elemen masyarakat, mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Tuntutan mereka sederhana, tetapi memiliki makna besar yaitu negara harus lebih serius memberantas korupsi dan memastikan hasil kejahatan tidak menjadi kekayaan yang dinikmati pelaku.
Kini, setelah melalui pembahasan lanjutan, DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini bahkan lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026.
Langkah tersebut tentu menjadi kabar penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, apakah undang-undang yang disahkan ini sudah menjawab harapan publik secara utuh? Atau justru masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi?
Instrumen Baru untuk Memulihkan AsetUndang-undang ini terdiri dari 74 pasal. Secara garis besar, pengaturannya diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara, mengembalikan kerugian korban tindak pidana, menutup celah hukum, serta memperkuat tata kelola aset hasil kejahatan.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku atau
non-conviction based forfeiture.Mekanisme ini dimungkinkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang.
Dalam praktik penegakan hukum, pemulihan aset memang tidak selalu mudah. Pelaku tindak pidana dapat menyembunyikan, memindahkan, mengalihkan, atau menempatkan hasil kejahatan melalui berbagai transaksi yang kompleks.
Bahkan, tidak jarang proses penegakan hukum menghadapi hambatan ketika pelaku sudah tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan.
Karena itu, instrumen perampasan aset diharapkan mampu mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil tindak pidana. Negara tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh secara ilegal dapat dipulihkan.
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi bagian penting yang perlu dicermati dalam memahami ruang lingkup dan mekanisme perampasan aset. Sementara Pasal 53 dan Pasal 61 berkaitan dengan kelembagaan pengelola serta pengawas perampasan aset. Pasal 72 mengatur ketentuan non-retroaktif, sedangkan Pasal 73 dan Pasal 74 memuat ketentuan pelaksanaan serta masa pemberlakuan undang-undang.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya kuat dalam mengambil aset, tetapi juga kuat dalam menjamin keadilan.
Kritik Bukan Berarti Menolak Pemberantasan KorupsiSejumlah ketentuan dalam undang-undang ini masih menuai kritik. Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Kritik muncul karena mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai asas praduga tak bersalah, hak kepemilikan, pembuktian, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Selain itu, Pasal 5 mengenai kemungkinan perampasan aset lain yang sah milik pelaku untuk memenuhi nilai kerugian atau aset yang menjadi sasaran perampasan juga perlu diterapkan secara hati-hati. Jangan sampai penerapannya menimbulkan persoalan baru bagi anggota keluarga atau pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus benar-benar menjadi bagian dari praktik penegakan hukum, bukan sekadar norma yang tertulis di atas kertas.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai bermasalah, termasuk isu ancaman pidana mati dan kritik mengenai keterbukaan pembahasan. Berbagai kritik tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi.
DPR menyatakan pembahasan dilakukan dengan mengedepankan partisipasi publik bermakna. Ketua DPR Puan Maharani menyebut terdapat 87 kegiatan RDP dan RDPU, kunjungan kerja ke 15 provinsi serta penjaringan masukan di 46 daerah pemilihan.
Angka-angka tersebut tentu patut diapresiasi apabila benar-benar mencerminkan keterlibatan masyarakat secara substansial. Namun, partisipasi publik tidak semata-mata diukur dari jumlah pertemuan, melainkan juga dari sejauh mana kritik, masukan, dan keberatan masyarakat dipertimbangkan serta tercermin dalam rumusan akhir undang-undang.
Illicit Enrichment yang Tidak DiakomodasiCatatan lain yang cukup serius adalah tidak dimasukkannya ketentuan
illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat dijelaskan secara memadai dibandingkan dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang sah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketiadaan ketentuan tersebut dapat mengurangi efektivitas undang-undang dalam menghadapi praktik korupsi yang melibatkan peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
DPR, melalui Ketua Komisi III Habiburokhman, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak dimasukkan setelah mempertimbangkan masukan akademisi, masyarakat, perspektif HAM, serta kajian terhadap praktik di sejumlah negara.
DPR juga berpendapat bahwa undang-undang ini berorientasi pada aspek formal atau prosedural perampasan aset, bukan pembentukan norma pidana materiil baru.
Perbedaan pandangan tersebut perlu disikapi melalui diskusi hukum yang terbuka dan objektif. Perlindungan HAM memang tidak boleh dikorbankan demi mengejar efektivitas pemberantasan korupsi. Sebaliknya, prinsip HAM juga tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan tidak tersentuh mekanisme hukum.
Negara perlu mencari titik keseimbangan antara kewenangan penegakan hukum, kewajiban pembuktian, perlindungan hak warga negara, dan kepentingan publik.
Pengawasan dan Pengujian KonstitusionalMenurut saya, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi awal pembenahan, bukan akhir dari perdebatan. Pemerintah, aparat penegak hukum, DPR, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil perlu memastikan bahwa pelaksanaannya transparan, akuntabel, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Kelembagaan pengelola dan pengawas aset juga harus dibangun dengan prinsip independensi, profesionalitas, integritas, dan keterbukaan. Aset yang dirampas tidak boleh menjadi sumber persoalan baru. Pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai nilai aset, proses pengamanan, pemanfaatan, hingga pengembalian kepada negara atau korban yang berhak.
Saya menyarankan agar pasal-pasal yang dinilai berpotensi bertentangan dengan konstitusi, khususnya menyangkut perlindungan hak, kepastian hukum, proporsionalitas, dan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi setelah undang-undang tersebut memenuhi persyaratan untuk diajukan pengujian.
Pengujian konstitusional bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari mekanisme negara hukum untuk memastikan bahwa undang-undang berjalan sesuai konstitusi.
Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi instrumen yang efektif untuk mengembalikan kekayaan negara dan hak korban, sekaligus menjamin tidak ada warga negara yang kehilangan haknya secara sewenang-wenang.
Keberhasilan undang-undang ini bukan diukur dari seberapa banyak aset yang dirampas, melainkan dari seberapa adil, transparan, dan bertanggung jawab negara menjalankan kewenangannya.
Naek PangaribuanWartawan senior
BERITA TERKAIT: