Demikian penegasan Budayawan Mohamad Sobary dalam program Madilog kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip Minggu 22 November 2026.
"Itu perkara hukum, penipuan, harus dituntut. Jangan karena pernah jadi Wapres yang nggak mengerjakan apa-apa terus akan kebal hukum. Nggak (boleh)," kata Sobary.
Menurut Sobary, siapa pun yang melakukan tindak pidana harus diproses hukum. Tidak peduli mantan Presiden, mantan Wakil Presiden atau orang-orang di sekitarnya.
"(Proses hukum) tidak boleh pilih-pilih," kata Sobary.
Selama dua tahun, kata Sobary, Gibran telah diuntungkan dengan suket penyetaraan ijazah SMA.
"Bocah yang
celingak-celinguk ini diuntungkan," kata Sobary.
Soal dalang suket Gibran, Sobary menyerahkannya pada proses pengadilan.
"Berhentinya Gibran tidak menghentikan proses hukum," kata Sobary.
Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mendorong Bareskrim agar kasus dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming, tetap jalan meski pekan lalu Gibran sudah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Kasus dugaan tindak pidana seputar suket pendidikan Gibran untuk pendaftaran Pilpres 2024 resmi diajukan ke kepolisian pada 7 Oktober 2026. Tim advokasi pelapor juga menyerahkan salinan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai tambahan bukti.
BERITA TERKAIT: