Ini Alasan Relawan Prabowo Adukan Budi Arie ke Bareskrim

Pengaduan tersebut berkaitan dengan pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan terjadinya percepatan dinamika politik sebelum Pemilu 2029.

“Laporan tersebut terkait acara Projo di sebuah resto,” kata Kuasa Hukum Gerakan Cinta Prabowo, Doni Hendrasanto, saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Dalam aduannya, Doni menyertakan Pasal 193 juncto Pasal 246 KUHP terkait dugaan tindak pidana penghasutan makar untuk menggulingkan pemerintah.

“Itu kegiatannya adalah yang kita laporkan adalah upaya, dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan. Sesuai dengan yang kita laporkan pasal 193 juncto pasal 246 KUHP. Dan telah diterima dengan baik oleh pihak penyidik dari Dittipidum Bareskrim,” jelas Doni.

Namun, laporan tersebut sejauh ini masih berupa aduan masyarakat (dumas). Doni berharap Dittipidum Bareskrim Polri dapat menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan.

“Iya, Dumas, Dumas (Pengaduan Masyarakat). Karena memang ada beberapa yang harus disinkronisasi untuk pengenaan pasal-pasalnya itu masih harus cari chemistry yang tepat. Tapi apapun namanya tetap sudah diterima,” ucapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Bidang Hukum DPP Projo, Silas Dutu, menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum.

"Terkait tuduhan adanya dugaan makar terhadap Bapak Budi Arie Setiadi, PROJO memandang tuduhan tersebut tidak boleh dibangun hanya berdasarkan potongan video, interpretasi sepihak, atau perbedaan pandangan politik," kata Silas.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi juga menyampaikan permohonan maaf terkait video pernyataannya yang viral.

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.