Pesan itu yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia dalam peluncuran dan diskusi "World Terrorism Index 2025" di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 Februari 2026.
"Kedeputian I itu soal terorisme jadi perhatian kami yang sangat signifikan. Itu (terorisme) dipantau langsung presiden (Prabowo), zero attack program kami akan mengawal itu dan rencana akan membuat rakor forum group discussion (FGD) dengan Densus 88, BNPT untuk berikan input," kata Ulta dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Masuk lebih ke dalam, Ulta meyakini bahwa perkembangan jaringan terorisme yang menyasar pada anak-anak bahkan di kalangan remaja ada dan ini mengharuskan pemerintah mengambil sikap.
Dia mencontohkan terjadinya Insiden peledakan Bom SMAN 72 di Jakarta, Tidak mungkin, lanjut Ulta proses penanggulangan atau pencegahan dilakukan semata-mata oleh Densus 88 yang jumlahnya terbatas.
"Apakah kita harus kita bebankan semuanya kepada Densus? Ketika semua berperan dengan optimal terutamanya orang tua maka kejadian seperti itu bisa diantisipasi," kata Ulta.
Juru bicara Densus 88, Kombes Mayndra Eka Wardhana juga menjelaskan bahwa persoalan terorisme yang menyasar remaja tidak serta merta diselesaikan begitu saja seperti pelaku teror konvensional, harus ada pendekatan khusus yang menyentuh pada akar permasalahan.
"Karena terkait masalah anak ini sensitif dan harus mendapatkan perhatian khusus, diantaranya adalah Kita jangan sampai membetika stigma negatif," karena itu berdampak kepada masa depan anak tersebut kata Mayndra.
Apalagi, berangkat dari kasus yang sudah ada, jajaran Densus melalui di setiap wilayah bekerja sama dengan Polda terkait lintas sektor serta dinas pendidikan untuk terus melakukan penyuluhan.
Lalu bila sudah ada yang diamankan, pihak Densus 88 akan mengajak lembaga berwenang seperti KPAI di rumah aman mereka.
"Maka terkait adanya fenomena ini( munculnya aliran kekerasan baru yang menjadi inspirasi ekstrimisme ini) juga membahayakan," jelas Mayndra.
"Maka dari itu, Polda beserta stakeholder daerah melakukan kolaborasi dan NGO di daerah melakukan rehabilitasi melalui rumah aman yang mereka miliki, itu kita pastikan betul-betul sesuai SOP bersasarkan kategori umur," sambungnya.
Hadir dalam diskusi, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI, Zora A. Sukabdi beranggapan bahwa peran orang tua di rumah menjadi cara anak terbebas dari paparan jaringan terorisme.
Terlebih saat ini, anak bebas mendapatkan informasi soal terorisme dan kelompok ekstremis di berbagai media sosial.
Sebagaimana diketahui, atau anak berkonflik dengan hukum (ABH) meledakkan bom di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut) terjadi pada Jumat, 7 November 2026.
ABH mengaku sakit hati lantaran teman-temannya mengucilkan dirinya, dan ledakan itu menyebabkan 96 orang terluka, tiga di antaranya mengalami luka berat.
Berdasarkan olah tempat kejadian perkara atau TKP, diketahui bahan utama peledakan adalah potassium chloride.
Tak berselang lama, insiden pelemparan bom molotov terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, tepatnya di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Pemerintah bakal fokus pada penanggulangan tindak pidana terorisme yang belakangan merebak atau terjadi di kalangan pelajar. 
BERITA TERKAIT: