Permintaan itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2025 di The Tribrata, Jakarta Selatan pada Jumat, 31 Januari 2025.
"Terkait dengan satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan oleh tata niaga impor, ini tolong untuk betul-betul bisa maksimal sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Silahkan Kortas Tipikor turun, KPK saya kira juga tentunya memiliki rencana terkait dengan masalah ini," kata Sigit.
Bahkan, bila ada indikasi orang dalam atau oknum yang terlibat, Sigit meminta jajaran tak ragu menindaknya.
Tujuannya untuk mencegah penyelundupan barang impor ke Tanah Air.
"Kalau memang ada keterlibatan dari oknum, tolong tuntaskan, sehingga kemudian ini betul-betul bisa berhenti," tegasnya.
Khawatirnya bila peredaran barang impor ilegal tidak segera ditindak, akan berpengaruh dan mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri Tanah Air akan mati, lalu akan menimbulkan efek domino.
"Di satu sisi masyarakat betul untuk barang murah, namun di sisi lain kalau itu kita biarkan maka UMKM kita, industri kita akan mati," bebernya.
Seperti diketahui, tema Rapim hari ini 'Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Asta Cita'.
Terdapat 396 peserta rapat yang terdiri dari PJU Mabes Polri 28 orang Perwira Tinggi (Pati), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 1 orang, Kapolda 36 orang, Pati Bintang 2 Struktural 17 orang, Pati Bintang 2 Fungsional 18 orang, Pati Bintang 1 Struktural 110 orang, Pati Bintang 3 Kementerian/Lembaga 12 orang, Pati Bintang 2 Kementerian/Lembaga 40 orang, Pati Bintang 1 Kementerian/Lembaga 134 orang.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri diminta ikut mengawasi peredaran barang impor ilegal. 
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: