"Inilah kelemahan pemerintah dalam menarik investor yang dikerjasamakan dengan BUMN. Akibat dari kejar kuantitas bukan kualitas, terburu-buru," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (13/4).
Sejak awal, Legislator Fraksi Demokrat ini menyayangkan pemerintah memilih China untuk menjadi investor kereta cepat tersebut. Padahal, dulu masih ada negara lain yang berminat untuk menggarap megaproyek ambisi Presiden Joko Widodo ini. Salah satunya Jepang.
"Akhirnya proyek kereta cepat China lebih mahal daripada kereta cepat Jepang. Imbasnya, BUMN saat ini terdampak kinerja keuanganya," ujarnya.
Pandangan Herman, kondisi saat ini terjadi karena pemerintah tidak cermat dalam menghitung dan mengambil keputusan dalam proyek KCJB. Hal itu sudah terlihat sejak awal, yang diklaim menggunakan anggaran swasta tapi kini justru menguras APBN.
"Pada akhirnya juga APBN tersedot kereta cepat. Semestinya melalui kajian yang komprehensif dan dihitung betul untung ruginya," demikian Herman Khaeron.
BERITA TERKAIT: