Kejagung Ungkap Peran Hasnaeni “Wanita Emas” dalam Korupsi Waskita Beton

Sebagaimana diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, Ketua Umum Partai Republik Satu, bernama asli Mischa Hasnaeni Moein itu ialah orang yang menawarkan proyek pembangunan pekerjaan tol Semarang-Demak ke PT Waskita Beton Precast.

Namun, ungkap Kuntadi, Hasnaeni meminta syarat kepada Waskita agar dapat proyek senilai 341 miliar itu.

"Syaratnya, PT Waskita Beton Precast harus menyetorkan sejumlah uang kepada PT Misi Mulia Metrical dengan dalih penanaman modal. Adapun pekerjaan yang ditawarkan ini senilai Rp 341 miliar," kata Kuntadi saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Kamis (22/9).

Untuk mematangkan proyek tersebut, Hasnaeni kemudian menggelar pertemuan dengan Direktur Pemasaran Waskita Beton Precast berinisial AW dan Jarot Subana.

Usai pertemuan, pada 18 Desember 2019 Hasnaeni dan AW menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 003/M3-SPK/XII/2019 senilai Rp341,6 miliar. Dengan kata lain, Waskita mendapat proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak setelah menyanggupi syarat yang diajukan oleh Hasnaeni.

"Waskita Beton melalui JS dan AW menyanggupi untuk menyediakan sejumlah dana tersebut," bebernya.

Setelah mendapat kontrak, Hasnaeni kemudian merekayasa agar uang Waskita cair dari proyek tersebut dengan menyuruh MF yang merupakan Manager Operasional Misi Mulia Metrical membuat administrasi penagihan fiktif dan diajukan ke Waskita Beton untuk diproses pembayarannya.

Sementara itu, Kristiadi yang merupakan General Manager Penunjang Produksi Waskita Beton Precast memerintahkan C membuat Surat Pemesanan Fiktif sebesar Rp 27 miliar dan memerintahkan SCM sebagai staf Misi Mulia Metrical membuat berita cara overbooking material fiktif untuk BP Lalang dan BP Tebing Tinggi.

Lalu, 25 Februari 2020, Waskita Beton mentransfer uang sejumlah Rp 16,8 miliar ke rekening PT MMM pada bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa ke Misi Mulia Metrical. Uang tersebut harusnya digunakan untuk membayar setoran modal ke konsorsium PT Pembangunan Perumahan Semarang-Demak. Tapi oleh Hasnaeni dipakai untuk kebutuhan pribadi.

"Belakangan diketahui bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi," jelas Kuntadi.

Hasnaeni dalam kasus ini dijerat dengan Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 juncto UU 31/1999 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.