Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika Presiden Jokowi responsif dengan banyaknya penolakan di berbagai daerah, maka sudah saatnya mencabut putusan kenaikan harga BBM.
"Jokowi harus segera mengambil tindakan terkait semakin besarnya gejolak penolakan kenaikan harga BBM. Kalau tidak, maka gejolak ini akan berlarut-larut yang pada akhirnya akan merugikan semuanya," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/9).
Mestinya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, pemerintah dapat mengkalkulasi ulang dampak kenaikan harga BBM. Karena, dengan harga yang sekarang, membuat beban rakyat semakin bertambah di saat sulitnya perekonomian.
"Apabila terus menerus terdapat penolakan oleh publik, ini juga dapat membahayakan eksistensi pemerintahan Jokowi di ujung pemerintahannya," pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: