Pasalnya, pernyataan itu dinilai tidak sesuai dengan substansi keberadaan TNI itu sendiri yang notabene adalah berasal dari rakyat Indonesia.
menyayangkan pernyataan Agus Widjojo tersebut. Menurutnya, secara sadar Agus Widjojo telah berfikir mundur dan menunjukkan watak otoriter lantaran TNI dianggap milik Presiden.
"Jika Gubernur Lemhannas secara sungguh-sungguh ingin menggeser argumentasi TNI bersama rakyat menjadi milik presiden, itu semacam kemunduran berpikir," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (14/10).
Menurut Dedi, secara struktural TNI memang merupakan alat kekuasaan negara, bersama dengan kepolisian. Tetapi apabila secara fungsi dianggap milik presiden, maka itu tidak tepat.
"Kecuali dalam konteks diktator. Statemen TNI milik presiden jelas arogansi struktural, menihilkan keberpihakan pada rakyat. Padahal jika hendak dirunut, presiden juga milik rakyat," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.