Tiga Tuntutan Yang Tumbangkan Orde Lama

Teriakan tuntutan yang dikenal dengan istilah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) itu disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) saat melakukan aksi unjuk rasa pada 10 Januari hingga 11 Maret 1966. Gerakan ini punya andil besar terhadap terjadinya pergantian rezim Soekarno.

Selain KAMI, beberapa kesatuan lain juga mengikuti seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Gerakan ini didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Aksi Tritura dilatarbelakangi keadaan bangsa Indonesia pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S). Upaya kudeta yang menewaskan 7 perwira tinggi TNI AD itu telah menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno.

Rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dalang G 30 S. Namun Soekarno tidak kunjung memenuhi tuntutan itu. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Situasi bertambah parah karena keadaan perekonomian yang semakin memburuk. Inflasi saat itu mencapai 600%.

Dalam situasi tersebut, pemerintah justru menaikkan tarif BBM, tarif angkutan dan harga sejumlah kebutuhan pokok. Tengok saja pada 3 Januari 1966, di tengah himpitan ekonomi rakyat, pemerintah justru menaikkan harga bensin menjadi Rp1.000 per liter. Padahal harga bensin sebelumnya juga sudah dinaikkan harganya pada 26 November 1965 dari Rp250 jadi Rp400.

Komoditi beras pun tak terkendali. Di Jakarta, harga beras yang semula Rp1.000/kg melonjak menjadi Rp3.500/kg. Pemerintah juga menaikkan tarif penumpang bus dari semula Rp200 menjadi Rp1.000.

Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI), yang terlibat langsung dalam situasi tersebut menggambarkan betapa kisruhnya keadaan pada masa itu. Dalam salah satu esainya yang dibukukan dengan judul Zaman Peralihan (2005), Gie menulis,

“Terjadi kepanikan yang hebat dalam masyarakat, terlebih kalau diingat pada waktu itu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Tionghoa. Harga membumbung beratus-ratus persen dalam waktu hanya seminggu. Para pemilik uang melemparkan uangnya sekaligus ke pasar, memborong barang-barang.”

Gie menyebut, kekacauan bertambah dalam akibat politik pemerintah menaikkan harga. Tarif kendaraan umum rata-rata naik antara 500% sampai 1.000%. Ia menilai, Pemerintah Soekarno memang sengaja menciptakan situasi chaos seperti itu sebagai pengalihan isu.

Masyarakat dikacaukan agar desakan mengganyang orang-orang PKI yang terlibat G 30 S 1965 teralihkan. “Dalam kepanikan umum ini, maka agen-agen gelap PKI akan semakin leluasa bergerak,” sebut Gie.

Sejarawan Asvi Warman Adam dalam buku Bung Karno Dibunuh Tiga Kali? (2010) menjelaskan, inflasi tahunan mencapai 600% lebih pada tahun 1966. Asvi menyebut, pemerintah sudah melakukan upaya untuk menenangkan rakyat pasca G 30 S, tapi upaya itu tidak berhasil.

"Bahkan Presiden Soekarno harus menunjuk seorang menteri penurunan harga, Hadely Hasibuan, meskipun tidak berhasil melakukan tugasnya," kata Asvi.

Presiden Soekarno berpidato melalui Radio Republik Indonesia (RRI) pada 2 Oktober 1965. “Telah memanggil semua Panglima ABRI bersama-sama Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan pejabat penting negara dengan maksud menyelesaikan apa yang disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September,” kata Soekarno.

Namun sikap Presiden Soekarno yang tidak tegas memenuhi tuntutan agar segera membubarkan PKI membuat kemarahan masyarakat semakin menjadi-jadi. Pada saat itu, tokoh-tokoh PKI semakin kehilangan percaya diri dan berusaha melarikan diri. PKI sempat menyiarkan pernyataan yang menyanggah keterlibatan mereka dalam Gerakan 30 September. Pernyataan ini sempat disiarkan oleh RRI Denpasar.

“PKI tidak ikut campur tangan dalam Gerakan 30 September, PKI tidak tahu tentang anggota-angota PKI yang tercantum dalam Dewan Revolusi. PKI mendukung penyelesaian secara politis seperti yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno,” begitu isi siaran PKI di RRI Denpasar.

Namun masyarakat umum tidak percaya dengan pernyataan PKI tersebut. Rakyat pun melampiaskan amarahnya dengan aksi-aksi pembakaran dan perusakan gedung kantor PKI dan rumah-rumah tokoh PKI. Aksi ini juga diikuti aksi corat-coret yang menuntut agar PKI diadili, tuntutan pembubaran PKI dan pembersihan unsur-unsur negara dari PKI.

Kelahiran KAMI


Melihat sikap Soekarno yang tak kunjung tegas membubarkan PKI, beberapa organisasi massa (ormas) dan partai politik membentuk Komando Aksi Pengganyangan Kontra Revolusioner pada 23 Oktober 1965. Anggotanya adalah Partai NU, IPKI, Partai Katholik, PSSI dan PNI Osa-Osep. Dari kalangan ormas, bergabung pula PP Muhammadiyah dan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI).

Sedangkan di kalangan pemuda, beberapa organisasi mahasiswa antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (Somal), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak agar Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) mengadakan kongres menyikapi peristiwa G 30 S.

PPMI adalah wadah organisasi mahasiswa ekstra universitas di masa Orde Lama Soekarno. PPMI sempat menggelar rapat untuk menentukan sikap terkait keberadaan PKI pada 10 hingga 23 Oktober 1965. Dalam perjalanannya, PPMI tidak mudah untuk menemui kata sepakat dengan para anggotanya.

Sebab dalam PPMI juga terdapat unsur kiri (pro PKI) yang cukup kuat seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Di sisi lain, sebagian besar mahasiswa ingin agar PKI dibubarkan. Di antaranya yakni HMI, PMKRI, Somal serta PMII. Keinginan itu ditentang oleh GMNI dan organisasi mahasiswa ideologi kiri lainnya. Alasan penolakan, sebaiknya menunggu solusi politik dari Presiden Soekarno pasca Peristiwa 30 September 1965.

Beberapa organisasi pengusul kongres akhirnya menyampaikan ultimatum. Mereka akan menyelenggarakan sendiri kongres bila pimpinan PPMI tidak mau mengakomodir.

Mendapat ultimatum tersebut, pimpinan PPMI melaporkan hal tersebut kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Dr Sjarif Thajeb. PPMI menuding Somal Cs merencanakan membuat huru-hara.

Lalu, Sjarif Thajeb memanggil pimpinan Somal dan meminta mereka jangan dulu memaksakan kongres. Setelah menerima penjelasan dari Somal, Sjarif Thajeb menyarankan digelarnya pertemuan antara seluruh organisasi mahasiswa di kediamannya , pada 25 Oktober 1965.

Namun, pertemuan itu ternyata berlangsung tanpa kehadiran CGMI, Germindo dan Perhimi, sejumlah organisasi mahasiswa onderbouw PKI yang juga anggota PPMI.

Hanya GMNI yang hadir berhadapan dengan organisasi-organisasi pengusul Kongres. GMNI adalah organisasi mahasiswa pendukung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai pendukung Soekarno. Saat itu, sikap GMNI kokoh: menunggu instruksi dari PNI.

Dalam pertemuan itu, Sjarif Thajeb memperlihatkan sikap yang bimbang. Kedekatannya dengan Soekarno membuatnya tak enak. Bagaimanapun juga dia adalah menteri Soekarno.

Sebagai jalan tengah, Menteri Sjarif menawarkan dibentuknya forum baru. Namun ada syaratnya, yakni GMNI harus menduduki pimpinan utama dalam kepengurusan. Akhir pemimpin organisasi mahasiswa menyepakati dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia disingkat KAMI, dengan program utama ‘mengganyang’ Gerakan 30 September dan PKI.

Aktivis 1966 Marsilam Sumanjuntak, dalam buku Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 - Mitos dan Dilema, Mahasiswa Dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970 (2006), mengatakan, Sjarif Thajeb mempunyai jalan pikiran atau patron yang menilai satu organisasi berdasarkan ranking urutan partai yang menjadi induk organisasi mahasiswa tersebut.

PNI secara formal adalah partai yang terbesar, maka GMNI ditempatkannya di urutan teratas. Sebaliknya, HMI yang sebenarnya justru adalah organisasi mahasiswa dengan massa paling besar, diabaikan Sjarif Thajeb karena HMI memang tidak punya induk partai politik.

PMII yang anggotanya amat sedikit, mendapat posisi karena ‘anak’ Partai NU. Somal yang merupakan ‘federasi’ nasional dengan anggota-anggota berbagai organisasi mahasiswa lokal, dianggap memenuhi syarat, seperti PMKRI yang adalah anak Partai Katolik dan Mapantjas karena adalah organisasi sayap IPKI.

Kelima organisasi mahasiswa itu ditunjuk untuk duduk dalam Presidium KAMI, yakni GMNI, PMKRI, Somal, PMII dan Mapantjas. Namun GMNI akhirnya menyatakan tidak bersedia ikut duduk dalam Presidium KAMI dan bahkan tidak ikut bergabung sama sekali dengan KAMI. Alasannya, karena GMNI berpendapat organisasi PPMI masih harus dipertahankan.

Belakangan, ketidaksertaan GMNI ASU di bawah pimpinan Bambang Kusnohadi digantikan oleh GMNI pimpinan Surjadi yang berseberangan dengan PNI pimpinan Ali Sastroamidjojo SH dan Ir Surachman (ASU).

Dr Sjarif Thajeb yang awalnya bersikap ambigu, akhirnya ikut arus dan menyetujui lahirnya KAMI. Nama menteri pendidikan itu pun tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang ikut membidani lahirnya KAMI.

Posisi Dr Sjarif Thajeb terhadap Soekarno pada mulanya tentu saja menjadi dilematis dan sulit. Namun pasca kejatuhan Soekarno, justru membuahkan berkah bagi Sjarif yang tetap ditunjuk sebagai Menteri PTIP oleh Presiden Soeharto.

Secara resmi, KAMI berdiri pada 25 Oktober 1965 hasil pertemuan di kediaman Sjarif Thajeb. Munculnya koalisi aksi ini segera diikuti oleh sejumlah wadah perhimpunan serupa. Beberapa di antaranya adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Mereka inilah yang kemudian menjadi motor penggerak aksi demo Tritura.

Lahirnya Tritura

Mahasiwa Jakarta merancang aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut penurunan harga pada 10 Januari 1966. Untuk ‘memenuhi’ ketentuan keamanan, sejumlah anggota KAMI dari Jakarta mendatangi Kodam untuk menyampaikan pemberitahuan akan diselenggarakannya demonstrasi.

Di Kodam, Marsillam Simanjuntak dan kawan-kawan bertemu Kepala Staf Kodam Jaya Kolonel AJ Witono. Perwira itu menanyakan, apa yang menjadi tujuan demonstrasi. Jawaban anggota KAMI: menuntut penurunan harga.

“Masa hanya itu saja? Itu tidak cukup. Apa lagi?,” kurang lebih demikian dikatakan Witono. Dia mengusulkan, mahasiswa mengusung tuntutan lain. Saat itulah muncul usulan menyertakan tuntutan pembubaran PKI dan retooling Kabinet Dwikora.

Bagi gerakan mahasiswa saat itu, kepentingan utama hanyalah bagaimana harga kebutuhan pokok segera turun. Setelah dipertimbangkan, saran Witono itu dianggap tidak akan merugikan. Maka tuntutan pun dirumuskan kembali menjadi Tritura.

Marsillam mengakui, Tritura tidak lahir dari suatu proses perumusan yang muluk-muluk. Sesederhana seperti apa yang dituturkannya.

Namun aktivis 66 lainnya, Cosmas Barubara, memberikan gambaran tentang lahirnya rumusan Tritura yang tidak sesederhana penuturan Marsillam. ”Sehari sebelum tanggal 10 Januari 1966 di kantor Sekretariat Presidium KAMI Pusat, di Jalan Sam Ratulangi No.1, diadakan rapat lengkap,” ungkap Cosmas.

Dalam rapat itu berkembang berbagai pandangan yang bermuara kepada masalah harga-harga, masalah unsur PKI di kabinet, dan masalah komunis. Setelah rapat berlangsung cukup lama mendengar pandangan peserta, maka rapat memutuskan menugaskan tiga orang menjadi perumus hasil rapat. Ketiga orang itu adalah Nazar Nasution, Savrinus Suardi dan Ismid Hadad.

“Ketiga anggota Presidium tersebut merumuskan suatu pernyataan berdasarkan masukan-masukan yang ada dan menghasilkan apa yang kemudian terkenal dengan sebutan Tritura yaitu: 1. Turunkan Harga, 2. Rombak kabinet dan 3. Bubarkan PKI,” kata Cosmas.