Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Di Masa Pandemi

Kalimat penuh makna dan motivasi di atas disampaikan oleh Nadiem Makarim dalam siaran pers beberapa waktu lalu (5/01/2021). Sebagai orang nomor satu di Kementerian yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan di republik ini, nampaknya Nadiem sadar betul bahwa di masa pandemi Covid-19, optimisme, daya juang serta terobosan-terobosan kebijakan harus dilakukan agar proses belajar mengajar di semua satuan pendidikan  tidak terputus bahkan menurun kualitasnya.

Oleh karena itu, jika kita melihat ke belakang, di saat pandemi Covid-19 melanda bangsa ini, tercatat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah pendiri aplikasi Gojek tersebut mengeluarkan beberapa kebijakan inovatif jika bukan malah kebijakan yang “out of the the box” dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.

Di antaranya, pertama, Kemendikbud untuk pertama kalinya memberikan bantuan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk mengurangi dampak keterpurukan ekonomi sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Krisis yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 mengubah kebijakan Kemendikbud sehingga sekarang BOS Afirmasi dan BOS Kinerja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan yang paling terdampak.

Kedua, Kemendikbud  menghadirkan kurikulum dan modul pembelajaran dalam kondisi khusus untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Modul pembelajaran tersebut mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa.

Ketiga,  Kemendikbud memberikan dukungan secara maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik di masa pandemi Covid--19. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi. Selain itu, mahasiswa tidak wajib membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil sks sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

Kalau kita melihat secara seksama,  terobosan ini merupakan bukti bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis pandemi Covid-19 ini. Dan jika merujuk pada beberapa liputan media, tercatat Kemendikbud memberikan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410 ribu mahasiswa semester 3, 5 dan 7 kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Di samping itu, Kemendikbud telah memberikan bantuan subsidi upah kepada 1.634.832 PTK PAUD, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah, 374,836 PTK Pendidikan Tinggi, dan 48.000 pelaku budaya dan seni. (Okezone.com).

Keempat, program atau kebijakan bantuan kuota data internet untuk mendukung belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, sebanyak 35,725 juta peserta didik dan tenaga pendidik telah menerima bantuan kuota data internet yang dikirim setiap bulannya (tribunnews.com).

Dari semua kebijakan, bantuan kuota data internet adalah yang paling ditunggu oleh para peserta didik maupun tenaga pendidikan di masa pandemi ini. Karena seperti yang kita ketahui, selama pandemi Covid-19, untuk menghindari penularan di tengah-tengah masyarakat khusususnya peserta didik maupun tenaga pendidik, maka proses belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan terutama di zona merah dilakukan secara daring dengan menggunakan fasilitas internet. Terkait hal tersebut, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh atau dikenal dengan  PPJ.

Menjalankan Amanat Undang-Undang
 
Terobosan-terobosan kebijakan selama pandemi Covid-19 yang dilakukan  oleh Nadiem dalam bidang pendidikan sesungguhnya adalah bentuk dari komitmen anak bangsa dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

Sebagaimana yang termaktub dalam alinea kempat pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut;

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradad, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut sangat jelas bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan salah satu amanat yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh negara dan pemerintah, wabilkhusus Kemendikbud sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa tersebut.

Dalam hal ini tentu Kemendikbud tidak bisa berjalan sendiri, perlu kiranya melibatkan dan bermitra strategis dengan beberapa organisasi masyarakat yang memang berdiri sebelum bangsa ini lahir yang sama-sama berkeringat dan memiliki sejarah panjang dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” seperti halnya Muhammadiyah, salah satu organisasi masyarakat yang memiliki berbagai amal usaha di bidang pendidikan yang tersebar dari Sabang sampai Marauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote.

Tentu kita berharap apa yang dilakukan oleh Menteri Nadiem di Kemendikbud tidak berhenti di situ. Mengingat pandemi Covid-19 hingga saat ini masih menjadi ancaman nyata bangsa ini, maka terobosan-terobosan kebijakan dari Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem harus terus dilakukan dan mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Dan akan sangat baik jika terobosan kebijakan-kebijakan tersebut melibatkan peran organisasi masyarakat yang berpengalaman di bidang pendidikan agar ikhtiar dalam “Mencerdaskan kehidupan Bangsa” tidak pernah padam dan tidak pernah berhenti di Masa Pandemi ini” Semoga!

Fahmi Syahirul Alim
Program Manager International Centre for Islam and Pluralism