Upaya ini katanya dibantu oleh Amerika dan Saudi Arabia. Berita ini menjadi menarik, karena meskipun Donald Trump dipastikan kalah dalam Pilpres yang baru lalu dan calon penggantinya Joe Biden akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait konflik Israel vs Palestina.
Walaupun ternyata Maroko mengikuti jejak UEA, Bahrain, dan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dengan dukungan Amerika dan Saudi Arabia.
Maroko mendapatkan imbalan pengakuan dari Amerika atas wilayah Sahara Barat yang sudah lama disengketakan dengan tetangganya Aljazair, di samping mendapatkan janji investasi di negaranya dari Amerika.
Melihat dari fenomena Sudan dan Maroko, tampaknya pertimbangan pragmatis yang menjadi alasan kesediaannya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini belum tentu bisa diperoleh jika nanti Joe Biden berada di Gedung Putih.
Dua negara ini boleh jadi telah mengkalkulasi kebijakan baru Amerika di bawah Joe Biden.
Berbeda dengan UEA dan Bahrain yang lebih didominasi faktor politik dan keamanan, yang sangat khawatir dengan Iran yang menjadi tetangganya.
Sebagaimana diketahui secara militer maupun politik Iran semakin hari semakin perkasa, dan kini menjadi pemain penting di kawasan Timur Tengah.
Sementara Indonesia tidak memiliki kepentingan pragmatis baik terhadap Israel maupun Amerika. Kalau dicari-cari mungkin satu-satunya kepentingan Indonesia terhadap Amerika adalah dukungan negara super power ini terkait dengan wilayah Laut Natuna Utara yang berada di wilayah Laut China Selatan yang diklaim oleh China.
Kalau ini yang menjadi alasan, rasanya bayarannya terlalu mahal. Apalagi Amerika sendiri memiki kepentingan untuk membendung pengaruh ekonomi, politik, maupun militer China di kawasan Asia Tenggara.
Dengan demikian, diminta ataupun tidak, maka Amerika tetap akan membantu negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China.
Terkait sengketa Palestina-Israel, Indonesia sudah berada dalam posisi yang seimbang dan sangat kokoh. Dikatakan seimbang karena Indonesia berpijak pada perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan kerangka Two States Solution pada tahun 1993.
Sedangkan dikatakan kokoh, karena sejalan dengan sikap formal PBB, negara-negara yang tergabung dalam Non-Blok, OKI, dan Liga Arab. Kini mayoritas negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa juga memiki sikap seperti ini.
Saudi Arabia walaupun sangat aktif memediasi banyak negara Arab dan Muslim untuk menjalin hubungan dengan Israel, walaupun di kalangan keluarga Kerajaan sendiri terbelah, antara kelompok pendukung Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) dan pengikut ayahnya Raja Salman.
Meskipun demikian sikap formal Kerajaan belum berubah, dengan penegasan masih merujuk inisiatif mendiang Raja Abdullah tahun 2002 yang sejalan dengan perjanjian Oslo dengan prinsip Two States Solution dan didukung oleh Liga Arab.
Kementerian Luar Negri Indonesia baik yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi maupun juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, menegaskan bahwa sampai saat ini sikap Indonesia belum ada perubahan.
Dalam situasi seperti ini, seandainya Iran pandai memanfaatkan peluang, maka ia akan sangat mudah mematikan truf yang dimainkan oleh Israel dan Amerika, yakni dengan cara menghapuskan kekhawatiran atau ketakutan negara-negara Arab, khususnya yang menjadi tetangganya. Sayang sampai saat ini, upaya seperti ini belum dilakukan.
Penulis adalah pengamat Politik Islam dan Demokrasi
.jpg)
BERITA TERKAIT: