Demikian harapan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Khoirudin yang dikutip Rabu (28/8).
“yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah juga warga Jakarta yang bayar pajak. Maka harus dapat layanan yang sama,” kata Khoirudin yang juga Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.
Program sekolah gratis, sambung dia, harus terus dikawal hingga terealisasi. Sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh Komisi E DPRD dengan Dinas Pendidikan melalui kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) pada Jumat 23 Agustus 2024.
“Jadi, pemerintah harus menata pendidikan. Dari kita, saat PKS menang maka warisan kita yaitu pendidikan. Kita harus menjalankan kewajiban untuk memberikan pendidikan 12 tahun gratis,” kata Khoirudin.
Khoirudin berharap, program sekolah gratis akan meniadakan masalah yang ada di dunia pendidikan setiap tahun. Yaitu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga tak ada lagi anak Jakarta yang putus sekolah akibat tidak punya biaya.
“Selama ini kan ada yang tidak diterima karena zonasi, umur, kemudian banyak yang mengejar negeri tapi terbatas bangkunya. Ini semua bisa teratasi dengan sekolah gratis ini,” kata Khoirudin.
Ia juga memastikan, kualitas yang diterima oleh anak-anak Jakarta yang sekolah di swasta, sama seperti yang didapat pada sekolah negeri.
“Dari sisi proses, anggaran, pembinaan, kualitasnya semua sama. Prosesnya juga harus sama. Semua anak berkesempatan mengenyam pendidikan yang baik,” pungkas Khoirudin.
Hingga ini, terdapat 2.176 sekolah swasta bergabung dalam program sekolah gratis. Rencananya program tersebut dimulai pada 2025.
Program sekolah gratis tak hanya sekolah negeri atau swasta, namun juga harus berlaku di Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan SMP, serta Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA. 
BERITA TERKAIT: