Saya memulai dengan mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.
Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat pelatihan
online: “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andalâ€.
Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara -orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya.
Sebuah sertifikat kompetensi yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).
Saya buktikan terjadinya TRANSAKSI JUAL-BELI kelas
online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh UANG NEGARA Rp 5,6 triliun.
Saya buktikan transaksi Rp 220 ribu untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal†yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.
Saya buktikan sertifikat bisa keluar tanpa saya selesaikan satu video pun (dari 11 video dalam kelas
online itu).
Saya buktikan dalam 5 menit, saya selesaikan 13 soal ujian (exam), sepengetahuan saya saja, melampaui
passing grade 55.
Saya buktikan dengan mengisi
rating dan
review, sembari saya sisipkan “Salam 5,6 Triliun†di kolom.
Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp 780 ribu dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif, yang saya sambungkan ke rekening OVO.
Saya buktikan duit negara berkurang Rp 220 ribu di saldo Kartu Prakerja saya dan masuk rekening Skill Academy.
Melalui notifikasi email, saya masih ditawari lagi promosi:
“Ayo beli kelas lainnya di Skill Academy dan dapatkan bonus Rp 100.000 + gratis langganan Ruangguru!â€
Rp 5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini.
Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham).
Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini.
Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online/video pelatihan Rp 5,6 triliun ini.
Jika ingin semibansos, prioritaskan Rp 600 ribu per bulan secara langsung kepada peserta. Tambahkan Rp 150 ribu insentif pengisian survei itu kepada peserta. Langsung. Tanpa syarat apa pun.
Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta. Itu hanya menguntungkan
platform digital yang membutuhkan
rating dan
review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan akan digelembungkan.
Salurkan Rp 750 ribu/bulan selama 4 bulan itu lewat BNI, OVO, Gopay, LinkAja silakan. Yang penting sampai dengan utuh kepada peserta untuk membantu mereka bertahan hidup.
Lupakan
gimmick sertifikat digital itu. Tidak ada gunanya sama sekali.
Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk menghentikan TRANSAKSI JUAL-BELI video berbiaya APBN Rp 5,6 triliun itu?
Sudah semuanya, Pak Presiden.
Ini sudah melampaui batas kewarasan.
Salam 5,6 Triliun.
Agustinus Edy Kristianto
Wartawan
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: