Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi kegiatan bertajuk “Kolaborasi Penguatan Tata Kelola Program Kartu Prakerja” yang digelar di Jakarta, Selasa (23/1).
Menurut Airlangga, kegiatan tersebut bisa membantu upaya menjaga dan meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja.
"Ekosistemnya ternyata sangat besar, lembaga pelatihannya yang hadir hari ini saja berasal dari seluruh pulau di Indonesia, misalnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain,” kata Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengingatkan bahwa angkatan kerja Indonesia yang kini berjumlah sekitar 147 juta orang harus mampu menyiapkan diri atas perubahan cepat yang terjadi di dunia kerja.
Dengan tuntutan
skill yang semakin meningkat dan kemajuan pesat dunia teknologi, menjadikan angkatan kerja harus mampu beradaptasi, berdaya tahan tinggi, dan terus bertumbuh.
Untuk mampu meningkatkan produktivitas kerja, jelas Ketua Umum Partai Golkar ini, dibutuhkan
upskilling dan
reskilling, baik bagi yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari kerja.
“Program ini dapat mendorong peningkatan
skill jutaan orang per tahunnya, karena tidak ada satu pun perguruan tinggi lainnya yang bisa, hanya Kartu Prakerja yang bisa," jelas Airlangga.
Namun demikian, Airlangga tidak menutup mata terhadap pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan dalam peningkatan kemampuan angkatan kerja ke depan.
"Kita mau pelatihan yang lebih tinggi lagi, jadi harus membuka akses ke luar negeri juga. Sehingga, semua kalangan bisa punya akses belajar dan pelatihan ke luar negeri, tidak hanya didominasi dari keluarga kelas atas," sambung Airlangga.
Di sisi lain, program Prakerja diklaim mampu dengan cepat menyesuaikan perubahan karena komunikasi antara sisi kebijakan dan implementasi yang cukup intensif. Inovasi Prakerja ini telah berhasil dengan baik, sehingga mendapatkan pujian dari ADB, Bank Dunia, dan badan-badan PBB.
“Prakerja terbukti mampu beradaptasi, inklusif, dan bisa memberikan hasil efisien. Akan tetapi, apresiasi dari berbagai lembaga internasional itu jangan sampai membuat kita terlena, tapi itu harus mendorong kita melakukan inovasi tambahan,” jelas Menko Airlangga.
Program Kartu Prakerja masih membutuhkan dukungan seluruh stakeholders agar dapat berjalan sesuai target sebagaimana tata kelola yang terjaga dengan baik dan akuntabel. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: