Namun demikian, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra memastikan, apabila anggota Polri sudah purnabakti dari kepolisian, maka yang bersangkutan kembali menjadi anggota masyarakat. Artinya, berhak untuk ikut dalam pilkada. Termasuk mereka yang ingin ikut pilkada harus menanggalkan atribut kepolisian terlebih dahulu.
“Mereka tidak tunduk lagi pada ketentuan pada aturan yang mengikat sebagai anggota Polri. Maka sebagai anggota masyarakat, dia akan tunduk kepada aturan secara umum hukum positif,†ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2).
Walaupun status mereka mantan jenderal polisi, Asep memastikan mereka yang ikut pilkada tidak memiliki kewenangan apalagi sampai melakukan intervensi terhadap Polri sebagai sebuah institusi.
Asep menambahkan, terkait netralitas Polri telah beberapa kali dalam berbagai kesempatan disampaikan oleh Kapolri Jenderal Idham Azis bahwa Polri akan mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada Serentak agar sesuai dengan peraturan hukum dan koridor demokrasi.
“Pak Kapolri juga menegaskan apabila ada anggota Polri yang tidak independen, tidak netral beliau akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran itu,†pungkas Asep.
Sejauh ini, setidaknya ada tiga orang dari unsur Polri yang digadang ikut pilkada. Mereka adalah mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Fakhrizal yang maju Pilgub Sumbar.
Kemudian Irjen (purn) Ike Edwin yang akan mencoba peruntungan ikut dalam kontestasi Pilwalkot Bandar Lampung menggandeng Zam Zanariah.
Terakhir ada nama mantan Kapolda Jawa Timur Irjen (purn) Machfud Arifin mencoba merebut hati masyarakat dalam Pilwalkot Surabaya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah perwira tinggi (pati) Polri dan mantan jenderal polisi bakal meramaikan bursa kandidat calon Pilkada Serentak 2020 ini. 
