“Sebagai pembina politik pemerintah daerah, kita berusaha memberi sumbangsih menjaga stabilitas politik. Jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan,†kata Tito saat memberikan amanat pada apel seluruh pegawai lingkup Kemendagri di Halaman Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10)
Menurutnya, tanpa stabilitas politik dalam negeri, pembangunan di berbagai sektor tak akan berjalan dengan baik. Pasalnya, stabilitas politik dan pembangunan akan saling mempengaruhi satu sama lain dan berdampak pada sisi keamanan.
“Tanpa situasi yang aman, maka pembangunan tidak akan berjalan, ini dua sisi yang saling memberi nilai. Keamanan yang tidak baik akan berdampak ke pembangunan, pembangunan yang tidak baik akan berdampak pada gangguan dan keamanan, salah satu tugas pokok Kemendagri untuk menjaga stabilitas politik,†ujarnya.
Dia juga meminta jajarannya di lingkungan Kemendagri mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota harus terintegrasi sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas nasional.
“Kita perlu menempatkan format kita sebagai ujung tombang pembinaan pemerintahan untuk mengharmonisasikan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai menangkap apa kebijakan di Kementerian dan Lembaga yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan,†jelasnya.
Tito menambahkan, pemerintahan dengan komposisi yang mayoritas baru, dinamika politik dan gejolak pro dan kontra tak dapat dipungkiri akan terjadi. Oleh karenanya, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas tersebut.
“Pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak dan pro-kontra, kita lihat media pagi ini juga ada positif dan negatif, prinsip kita menjaga, karena dua bulan ini kabinet baru biasanya belum stabil, kita berusaha menjaga stabilitas itu,†pungkasnya.
BERITA TERKAIT: