Tito Karnavian: Komjen Listyo Sigit Meski Berusia Muda Tapi Matang
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memiliki kenangan tersendiri mengenai sosok Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi calon tunggal kapolri pilihan Presiden Joko Widodo. Ke..
Jejak Digital Tito Karnavian: FPI Ormas Islam Yang Sangat Toleran!
Jejak digital itu kejam. Ungkapan yang populer di kalangan warganet ini kini banyak ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Sebab di tengah hiruk pikuk polemik pembubaran organisasi masy..
Selain AHY, Risma Dan Tito Perpotensi Jadi Tambatan Politik Pendukung Sandiaga
Kekecewaan para pendukung Sandiaga Uno seperti menjadi berkah bagi para tokoh politik potensial yang berpotensi diusung untuk berkontestasi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Direktur ..
Tito Karnavian Ingin Kampanye 3M Ditambah Jadi 4M
Kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang tengah disosialisasikan ke publik ternyata masih perlu ditambah satu M lagi.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai bahwa dirin..
Cegah Penyebaran Covid-19, Mendagri Minta Kepala Daerah Buat Aturan Terkait Kerumunan
Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk membuat satu aturan khusus terkait kerumunan di masa pandemi Covid-19.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aturan itu perlu dibuat supa..
Tito Kembali Ingatkan Kepala Daerah Lindungi Warganya Dari Covid-19
Presiden Jokowi Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur keras kepala daerah yang kedapatan melanggar protokol kesehatan virus corona baru (Covid-19).Setelah mendapatkan..
Jokowi Minta Tito Pastikan Kerja Kepala Daerah Baik, Terkait Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi
Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang turut dikerjakan oleh seluruh Kepala Daerah diminta Presiden Joko Widodo untuk dipantau oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian.Dalam Rapat Terbata..
Instruksi Mendagri Berpotensi Langgar Konstitusi, Menteri Tito Perlu Klarifikasi
Ada kesan pengabaian undang-undang lain dalam Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang di dalamnya memuat ancaman pencopotan kepala d..
Mendagri Hingga Kapolri Diperintah Jokowi Beri Perhatian Khusus Pelaksanaan Pilkada
Pengendalian Covid-19 pada sisa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan diberikan perhatian khusus oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, dan Kapolri, Jendral Idham Azis.Pasa..
Soal Instruksi Mendagri 6/2020, Azis Syamsuddin: Pencopotan Kepala Daerah Ada Mekanismenya
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6/2020 yang berisi warning bagi kepala daerah yang membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya masih jadi sorotan publik.Menurut Wakil Ketu..
Mendagri Tito Berpotensi Melanggar Konstitusi
TERBITNYA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang dibarengi dengan pernyataan sang menteri disertai emphasis ..
Sikapi Instruksi Menteri Tito, Walikota Cimahi Siap Dicopot Jika Gagal Terapkan Protokol Covid-19
Ancaman sanksi pencopotan kepala daerah dari jabatannya bila gagal dalam menegakkan Protokol Kesehatan (Prokes) di tengah pandemi Covid-19, tidak membuat gentar Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatn..
Instruksi Mendagri Hanya Bikin Kegaduhan Baru Di Tengah Ancaman Resesi
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6/2020 dianggap hanya membuat gaduh dalam perspektif hukum dan politik di tengah pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan.Pakar Hukum Tata Negara (HTN)..
Meskipun Dinyatakan Bersalah, Anies Baswedan Tak Bisa Dijerat Instruksi Mendagri
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak akan bisa dijerat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 6/2020, meskipun dia dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar protokol Covid-19.Hal ..
Wajar Tito Mengingatkan, Tapi Tidak Mudah Copot Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan adanya sanksi pemberhentian yang tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 78 bagi kepala daerah yang tidak menegakkan protokol..
