Salah satu nama yang disebut-sebut akan dicobot adalah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Komisi IV DPR sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian tidak banyak berkomentar terkait munculnya isu tersebut.
"Reshuffle sepenuhnya Pak Jokowi yang menentukan sebagai pemegang hak prerogatif," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan kepada
Kantor Berita RMOL, Selasa (18/6).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini hanya menyebutkan ada sejumlah prestasi yang sudah dan sedang dibangun Amran di Kementan yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan pergantian posisi tersebut.
"Berhasil menjaga produksi dan supply sehingga harga terjaga baik, berhasil melakukan modernisasi pertanian melalui alat-alat modern, tinggal hilirisasi yang belum," jelasnya.
Selain itu, di era Menteri Amran, Kementan juga dapat meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut-turut dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam tata kelola anggaran.
"Menurut saya dengan kinerja yang baik Pak Amran layak untuk melanjutkan jabatannya," demikian Daniel.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Presiden Joko Widodo santer dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet pada akhir masa jabatan periode 2014-2019. 
.jpeg)
