Mahyudin: Pemilihan Langsung Tidak Sesuai Sila Keempat Pancasila

Rombongan delegasi guru-guru itu dipimpin oleh Suyatno sebagai kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pendidikan Sangatta Utara, Kutai Timur.

Berbagai pertanyaan disampaikan oleh para guru kepada mantan Bupati Kutai Timur itu. Mulai dari efek negatif pelaksanaan demokrasi yang mahal dan mengakibatkan maraknya praktek korupsi. Hingga peluang berlakunya kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menjawab berbagai pertanyaan itu, Mahyudin antara lain mengatakan, sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Bahkan akibat pemilihan langsung bukan hanya banyak pejabat yang berurusan dengn KPK akibat tindak pidana korupsi, tetapi ancaman perpecahan antara para pendukung juga makin kentara.

Karena itu, Mahyudin mengaku setuju dengan usul para guru, jika satu saat nanti Indonesia, harus kembali pada demokrasi perwakilan khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Kalau pendapatan masyarakat Indonesia sudah meningkat dan tidak mudah disusupi politik uang. Kalau rata-rata pendidikan masyarakat sudah semakin baik dibanding saat sekarang, mungkin pada saat itu kita bisa praktekkan pemilu langsung. Tetapi, kalau pemilu langsung dilakukan saat ini, kita tunggu saja waktunya, akan makin banyak pejabat negara yang terkena kasus tindak pidana korupsi," kata Mahyudin menambahkan.

Peluang pejabat melakukan tindak pidana korupsi, kata Mahyudin akan semakin kecil bila dana kampanye ditanggung oleh negara. Kenyataannya, para pejabat yang melakukan korupsi, dipengaruhi oleh biaya kampanye yang sangat besar.

"Karena itu mereka berusaha mengembalikan dana yang digunakan selama kampanye, melalui cara yang tidak benar. Yaitu melakukan korupsi," tutup Mahyudin. [rus]