Ketua MPR: Persatuan Bukan Hanya Untuk Kepentingan Pilkada Dan Pilpres

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di hadapan 800 saat memberikan sambutan pada pembukaan Ijtimak Ulama GNPF MUI yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Jumat malam (27/7).

Sayangnya, kata Zulkifli, setelah Indonesia lepas dari penjajahan, peran ulama dipinggirkan. Ulama hanya boleh mengurusi persoalan agama. Tetapi tidak diizinkan terlibat dalam persoalan politik, ekonomi dan kebudayaan.

"Akibatnya kita terpuruk, kekayaan alam dikuasai hanya oleh segelintir orang saja. Ketimpangan terjadi, pekerja asing terus bertambah, sementara pengangguran juga tak bisa dikurangi. Kita kembali dijajah, tapi kali ini oleh penjajahan modernm," tuturnya.

Beruntung, gerakan reformasi telah membuka pintu keterlibatan ulama di bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Reformasi juga membuka kesempatan bagi masyarakat, ikut menentukan pemimpinnya sendiri. Sayangnyan kekuatan umat Islam yang begitu besar, belum mampu dikonversi menjadi kekuatan politik yang bisa memberi keuntungan bagi masyarakat banyak.

"Kita harus bersatu agar dapat memperjuangkan kepentingan umat. Jadi kuncinya adalah persatuan," kata Zulkifli menambahkan.

Karena itu, dia berharap Ijtimak Ulama bisa menyatukan umat dalam napas dan narasi. Menyatukan umat Islam yang tercerai. Dan menyatukan umat Islam dengan kebangsaan, sehingga bisa sejalan.

"Persatuan bukan hanya untuk kepentingan pilkada dan pilpres. Tetapi persatuan untuk memperjuangkan tercapainya baldatun toyyibatun wa robbun Ghofur yaitu negeri yang subur, makmur, adil dan aman," demikian Zulkifli, ketum PAN itu.

Selain Zulkifli Hasan, ikut hadir pada acara tersebut para ulama, tokoh nasional dan ketua-ketua partai politik. Ijtimak Ulama sendiri akan berlangsung 27-29 Juli, membahas persoalan terkini menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik terkini. [rus]