Jaya Suprana

Hoaxologi

OLEH: <a href='https://rmol.id/about/jaya-suprana-5'>JAYA SUPRANA</a>

OLEH: JAYA SUPRANA

Kamis, 25 Januari 2018, 07:40 WIB

Net

PROF. Ariel Heryanto yang menggantikan Prof Arief Budiman sebagai guru besar studi Indonesia di Universitas Melbourne Australia mengungkap kekuatirannya atas kemerajalelaan hoax di Indonesia lewat naskah "Dari Kencing Onta Sampai PKI" yang dimuat di situs mojok.co. Prof. Ariel menguatirkan wabah hoax yang merebak pada pilpres 2014 dan melanjut pada pilkada 2017 akan merebak di Pilkada 2018 kemudian memuncak pada pilpres 2019. Dikuatirkan hoax akan merusak sendi-sendi persatuan bangsa Indonesia.

Wong Cilik
Saya pribadi setuju dengan kekuatiran tersebut. Namun saya tidak setuju apabila yang dikuatirkan terbatas hanya hoax yang ditujukan ke para penguasa saja . Sementara wong cilik alias rakyat kecil dibiarkan menjadi korban hoax demi membenarkan penggusuran atas nama pembangunan infrastruktur. Mungkin akibat rakyat sudah tergusur masih terfitnah sebagai korban hoax memang kurang "sexy" untuk menjadi bahan pemberitaan ketimbang para penguasa terfitnah sebagai korban hoax.

Naas
Ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga, sungguh naas nasib rakyat terhoax yang sudah harus merelakan dirinya digusur atas nama pembangunan masih harus difitnah secara sistematis dan masif lewat hoax alias informasi bohong bahwa mereka adalah penyebab banjir, perampas tanah negara, warga liar, kaum kriminal, sampah masyarakat sehingga masyarakat tidak tergusur yakin bahwa rakyat tergusur memang hukumnya wajib untuk digusur alias dikorbankan demi kepentingan umum. Bahkan warga Bukit Duri yang de facto sekaligus de jure telah memenangkan gugatan mereka terhadap angkara murka penggusuran di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri pun masih tetap diyakini bahwa rakyat tergusur adalah para kriminal perampas tanah negara yang hukumnya wajib tidak-bisa-tidak harus digusur. Para warga Kalijodo yang sama sekali bukan bandar judi, mucikari atau pelacur juga terpaksa harus mengikhlaskan gubuk mereka digusur atas nama pembangunan sebab Kalijodo secara dogmatis sudah distigmasisasi sebagai lokasi perjudian dan pelacuran akibat hoax demi membenarkan penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum.

Terburuk
Hoax paling buruk akibat paling kejam adalah hoax yang sengaja secara sistematis dan masif direkayasa oleh kaum penindas secara bahkan tanpa segan melanggar hukum, HAM, UUD 1945, Pancasila, Agenda Pembangunan Berkelanjutan serta nurani kemanusiaan demi membentuk opini publik yang membenarkan penindasan terhadap rakyat yang tidak berdaya melawan penindasan. [***]

(Penulis adalah anggota Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia yang Anti Hoax)