Rahmat Bagja: Pilkada Jawa Barat Kemungkinan Akan Ada Yang Memainkan Isu SARA Lagi

Dari sembilan daerah itu, mana yang paling rawan ter­hadap politik uang?
Kalau politik uang sebetulnya semua rawan. Tapi yang tert­inggi tingkat kerawanannya itu pertama Papua, kedua Maluku. Kalau posisi ketiga saya lupa.

Kenapa semua daerah itu bisa rawan terhadap politik uang?
Salah satunya karena pen­egakan hukumnya masih ber­masalah. Pengungkapan kasus­nya masih agak sulit, dan waktu yang diberikan sangat terbatas, cuma tujuh hari. Jadi kami susah membuktikannya. Lalu jangan lupa tahun ini pilkada jatuh setelah idhul fitri.

Apa hubungannya idul fitri dengan kerentanan terhadap politik uang?
Pengaruhnya banyak dong. Nanti ada buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, ada in­faq sodaqoh yang mau tidak mau akan berkaitan dengan politik.

Maksudnya terselubung melalui cara-cara itu?
Iya. Susah kan kalau begitu kami ngawasinnya. Tapi harus kami kerjakan juga kan, karena perintah undang-undang.

Lalu apa yang Bawaslu lakukan menyikapi situasi tersebut?
Pertama adalah peningka­tan koordinasi dengan sentragakumdu. Polisi sudah me­nyampaikan kepada kami, akan memantau semua indikasi yang bisa berujung kepada politik uang. Lalu kami juga sudah bek­erjasama dengan KPK, sebagai upaya pencegahan terhadap poli­tik uang. Kemudian kami juga sudah membentuk satgas anti politik uang, dan bekerjasama dengan mereka. Khusus pidana pemilu kan ada di kami, semen­tara pidana korupsinya di KPK. Karena kan pilkada melibatkan pejabat daerah juga.

Terkait dengan waktu pen­indakan yang singkat itu tidak bisa diperbaiki?
Nah itu kan kewenangan pem­buat undang-undang. Kami tidak berhak mengubah itu. Tapi kami sudah sering menyampaikannya ke DPR. Namun pemilu itu kan punya tahapan tersendiri, seh­ingga ada batas waktunya juga yang membuatnya jadi sangat terbatas. Karena orang butuh kepastian hukum. Tapi saya kira dengan kerjasama antara Bawaslu, polisi, dan KPK bisa tertangani walau tidak terlalu op­timal. Tapi paling tidak dengan waktu yang ada bisa optimal.

Kalau daerah yang paling rawan terhadap SARA mana saja?
Nomor satunya Papua lagi. Papua memang nomor satu da­lam dua hal itu. Kedua Maluku, dan ketiga Kalimantan Barat.

Apa penyebab SARA tinggi di tiga daerah tersebut?
Faktor homogenitas agama, dan homogeni tas suku. Kesukuan di ketiga daerah itu kan masih sangat kuat. Misalnya di Kalimantan Barat ada dayak, orang kalimantan asli, orang melayu, orang madura ini kan masih kuat adatnya. Terus agama juga antara Islam dengan non- Islam bedanya enggak jauh kan? Makanya jadi sangat rawan.

Di antara daerah yang rawan itu kan ada Jabar, Jateng, dan Jatim. Kenapa tiga daerah di pulau jawa yang akses infor­masinya dan pendidikannya relatif tinggi bisa rawan juga?
Kalau di Jateng itu kan tahu sendiri peta politiknya bagaimana. Jateng ini kelihatannya adem, tapi bisa juga meledak sewaktu-waktu. Inget lho, kerusuhan 98 itu pertama kali meletusnya di Solo, bukan Jakarta. Kalau Jabar ya imbas dari DKI Jakarta, dan juga faktor kesukuan. Kita bisa lihat ada para­hiangan, pasundan, pantura itu kan bisa dilihat dari situ.

Imbas dari DKI maksudnya ada calon yang kemungkinan memainkan isu SARA lagi?
Iya, kemungkinan itu ada. Walau pun bukan agama, tapi kan ada suku. Misalnya antara sunda dan non-sunda. Jadi ter­gantung dari mana masuknya.

Buat di Pulai Jawa ini konfliknya itu hanya dari medsos ya?
Tidak hanya di media sosial dong. Kerusuhan kan juga banyak terjadi di Jawa? Pembakaran kantor KPUD kan ada beberapa di Jateng. Cuma Jabar sebetulnya letupannya enggak terlalu. Paling yang agak itu di Jateng-Jatim. Kalau masalah media sosial bisa kami handle sehingga tidak melebar ke konflik horizontal. ***